Komite Tetap Komite Ekonomi dan Keuangan Vietnam menggelar rapat untuk melakukan peninjauan awal terhadap sejumlah laporan terkait isu sosial-ekonomi. Rapat dipimpin Anggota Komite Sentral sekaligus Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan, Phan Van Mai.
Sejumlah pihak turut hadir, termasuk Komite Tetap Majelis Nasional dan komite-komite Majelis Nasional, serta perwakilan dari Kantor Pemeriksa Keuangan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Konfederasi Perdagangan dan Industri Vietnam, Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah, serta Asosiasi Perbankan Vietnam.
Dalam laporan ringkasan penilaian situasi dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi, Wakil Menteri Keuangan Tran Quang Phuong menyatakan bahwa berdasarkan informasi dan data terbaru untuk tahun 2025, Vietnam mencapai seluruh 15 dari 15 target utama. Ia juga menyebut sejumlah indikator menunjukkan perubahan yang lebih positif.
Menurutnya, pertumbuhan PDB tercatat 8,02%—lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 8%—dan menempatkan Vietnam di antara negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan maupun dunia. Inflasi rata-rata dilaporkan 3,31%, lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya 4%.
Tran Quang Phuong menambahkan, total omzet impor dan ekspor mencapai rekor 930 miliar dolar AS, lebih tinggi dari angka yang sebelumnya dilaporkan melampaui 850 miliar dolar AS. PDB per kapita mencapai 5.026 dolar AS, sekitar 1,4 kali dibandingkan tahun 2020, dan disebut menempatkan Vietnam dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas. Sementara itu, pendapatan anggaran negara mencapai 2,65 triliun VND, melampaui perkiraan sebesar 34,74% dan meningkat 30,3% dibandingkan tahun 2024.
Memasuki periode 2026–2030, pemerintah menilai situasi global akan terus berubah cepat, intensif, dan sulit diprediksi, sehingga berpotensi memengaruhi tujuan pembangunan sosial-ekonomi. Berdasarkan analisis menyeluruh atas peluang dan tantangan, serta merujuk pada pendapat Komite Sentral, Politbiro, dan Sekretariat, pemerintah mengusulkan lima prinsip panduan untuk arah dan manajemen, tujuan keseluruhan, 30 indikator kunci untuk periode 2026–2030, serta 12 kelompok tugas dan solusi utama.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyatakan akan mengarahkan lembaga terkait untuk memantau perkembangan secara cermat, mengelola dan beradaptasi secara proaktif serta fleksibel terhadap situasi baru. Pemerintah juga akan memperkuat analisis, perkiraan, dan penilaian dampak terhadap pendorong pertumbuhan, menyiapkan skenario dan rencana respons menghadapi “guncangan” eksternal, serta menyiapkan solusi guna memastikan target tercapai.
Terkait Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi Lima Tahun 2026–2030, pemerintah mengusulkan tujuan pembangunan yang cepat dan berkelanjutan, dengan ambisi menjadi negara berkembang berindustri modern dan berpendapatan menengah tinggi pada 2030. Pemerintah menetapkan 30 target utama, antara lain pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 10% per tahun, PDB per kapita sekitar 8.500 dolar AS pada 2030, ekonomi digital mencapai 30% dari PDB, tingkat urbanisasi melampaui 50%, serta menargetkan lingkungan bisnis Vietnam masuk 30 besar dunia pada 2028.
Para delegasi pada umumnya menyetujui laporan pemerintah dan mengapresiasi upaya pengelolaan sosial-ekonomi untuk memenuhi target 2025 serta periode 2021–2025 di tengah berbagai tantangan domestik dan global. Mereka menyoroti capaian stabilitas makroekonomi, pemulihan ekonomi, dan tren pertumbuhan yang meningkat dalam lima tahun terakhir.
Meski demikian, sejumlah pendapat mendorong pemerintah melakukan penilaian yang lebih komprehensif dan mendalam terkait potensi risiko fiskal, kualitas pertumbuhan, serta kekurangan yang tampak dalam fluktuasi beberapa pasar. Masukan tersebut diarahkan untuk melengkapi dan menyempurnakan kualitas laporan sebagai dasar bagi anggota Majelis Nasional dalam mempelajari, memberi kontribusi, dan mengambil keputusan pada Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16.
Sejalan dengan dorongan pertumbuhan dua digit dalam waktu dekat, beberapa pihak menilai investasi perlu mencapai sekitar 40% dari PDB sebagaimana disebut dalam laporan pemerintah. Namun, mereka juga menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi investasi—terutama investasi publik—untuk menjaga pengendalian inflasi dan utang publik, dengan menghindari belanja yang tersebar dan boros. Karena itu, perencanaan komprehensif dinilai perlu dilakukan sejak tahap perencanaan investasi, termasuk penetapan sektor dan proyek yang berpeluang menghasilkan efisiensi, serta menghindari proyek yang menimbulkan biaya pemeliharaan tanpa nilai yang sepadan.
Untuk mencapai target pertumbuhan, sejumlah pendapat menekankan prioritas pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Target peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 8,5% dinilai menantang, namun dipandang dapat dicapai melalui promosi sains dan teknologi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa masukan juga menyoroti perlunya memastikan kualitas kriteria dalam mengevaluasi efektivitas sosial-ekonomi.
Menutup sesi, Phan Van Mai meminta instansi terkait proaktif memperbarui dan menyempurnakan isi laporan untuk memastikan konsistensi dalam seluruh proses penyusunan dan verifikasi. Ia juga menekankan bahwa untuk periode 2026–2030, diperlukan pemahaman menyeluruh atas “empat prinsip inti”, dengan penekanan pada pembangunan yang substansial dan berkelanjutan, penciptaan nilai jangka panjang, serta menghindari penafsiran mekanis yang semata berbasis indikator aritmatika. Menurutnya, kualitas pertumbuhan dan ketahanan ekonomi menjadi aspek penting.
Dari sisi solusi, ia menyarankan agar arah kebijakan menekankan sinkronisasi antara pendorong pertumbuhan dan peningkatan produktivitas, kualitas, efisiensi, serta pengendalian risiko—terutama risiko strategis. Ia juga menyoroti perlunya penyempurnaan strategi hukum Vietnam untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan meningkatkan daya saing.
Selain itu, rapat menekankan perlunya strategi mobilisasi dan alokasi sumber daya investasi untuk pembangunan, dengan struktur modal yang jelas dan keterkaitan dengan mekanisme pengaturan yang sesuai. Rapat juga menyinggung strategi untuk memastikan ekonomi yang mandiri dan swasembada melalui pengembangan perusahaan, sains dan teknologi, produksi dalam negeri, serta cadangan nasional, disertai peningkatan kapasitas manajemen dan implementasi organisasi sebagai faktor kunci efektivitas kebijakan.
Dalam pertemuan yang sama, Komite Tetap Komite Ekonomi dan Keuangan juga melakukan peninjauan awal atas laporan mengenai pelaksanaan penghematan dan penanggulangan pemborosan pada tahun 2025.
