Lembaga kajian Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) menilai komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kerap diwarnai pernyataan yang dinilai blunder sepanjang satu tahun pertama masa pemerintahan.
Analis Utama Mahadata LAB45, Diyauddin, mengatakan sejumlah rilis survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo relatif terjaga. Namun, menurut dia, kepuasan itu tidak serta-merta sejalan dengan kualitas komunikasi publik pemerintah yang masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Namun, kepuasan tersebut tidak langsung tercermin jika meninjau bagaimana komunikasi publik pemerintahan yang masih menghadapi sejumlah tantangan,” kata Diyauddin saat pemaparan kajian LAB45 di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Dalam kajiannya, LAB45 mengklasifikasikan blunder komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran ke dalam tiga kategori utama, yaitu blunder kebijakan dan personal, blunder berdasarkan topik isu, serta blunder pada program-program prioritas pemerintah.
Diyauddin menjelaskan blunder kebijakan merujuk pada kesalahan dalam mengartikulasikan kebijakan pemerintah. Sementara blunder personal terjadi ketika pejabat melakukan kesalahan komunikasi di luar konteks kebijakan, misalnya pada isu sosial atau politik lainnya. Ia menilai sejak Prabowo-Gibran dilantik, blunder dalam artikulasi kebijakan lebih menonjol dibanding kategori lain.
LAB45 mencatat terdapat 81 kasus blunder kebijakan dan 70 blunder yang dilakukan pemerintahan Prabowo dalam setahun terakhir. Berdasarkan kelompok topik, isu politik menjadi yang paling sering dinilai blunder dengan 65 kasus. Adapun program makan bergizi gratis disebut sebagai program prioritas yang paling sering memunculkan blunder, dengan 11 kasus.
Diyauddin mencontohkan sejumlah blunder yang memicu kegaduhan di ruang publik, antara lain kemunculan tagar #Kabur aja dulu dan #Indonesia Gelap, serta polemik terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Ia juga menyinggung kebijakan pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram yang kemudian dianulir Presiden Prabowo.
Selain itu, Diyauddin menyebut adanya pernyataan yang dinilai melukai hati masyarakat sipil dan korban 1998, serta pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) terkait teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
Menurut Diyauddin, blunder dalam artikulasi kebijakan dapat menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan mulus. Ia menilai Presiden Prabowo kerap mengambil peran langsung untuk membatalkan atau merevisi sejumlah kebijakan yang sebelumnya telah dirancang dan dijalankan para menterinya.
Diyauddin juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap blunder personal pejabat publik karena frekuensinya hampir sebanding dan sama-sama berpotensi menimbulkan kontroversi. Ia menyebut blunder itu kerap muncul ketika pernyataan pejabat tidak selaras dengan peran, tugas pokok, dan fungsinya.
“Komunikasi publik penyelenggara negara masih menyebabkan polemik yang berisi respons nirempati di tengah krisis masyarakat,” katanya.
LAB45 menilai pola komunikasi sebagian pejabat masih menunjukkan kecenderungan elitis dalam merespons isu maupun kritik masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga dinilai belum memiliki tim komunikasi yang terkoordinasi dan terlatih dengan baik.
