Sebuah laporan terbaru dari Equality Trust menilai struktur politik di Britania Raya kian dibayangi pengaruh kelompok ultra kaya melalui jalur di luar mekanisme pemilihan. Laporan itu menyebut kekayaan besar, donasi politik bernilai tinggi, penunjukan ke lembaga legislatif yang tidak dipilih langsung, serta konsentrasi kepemilikan media menjadi saluran dominan yang memperkuat kekuasaan segelintir orang.
Dilansir dari The Guardian pada Jumat (28/11/2025), laporan berjudul Money, Media and Lords: How the Ultra‑Rich Are Shaping Britain menyoroti peningkatan pengaruh kelompok ultra kaya dalam dua dekade terakhir. Temuan tersebut menggambarkan bagaimana konsentrasi kekayaan dapat diterjemahkan menjadi pengaruh politik secara lebih langsung.
Dalam laporan itu, jumlah keanggotaan House of Lords—majelis legislatif atas yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilu—disebut meningkat dari rata-rata 676 anggota pada periode 2001–2003 menjadi 803 anggota pada periode 2020–2022.
Seiring periode tersebut, donasi politik besar yang didefinisikan lebih dari £250.000 (kurs Rp 22.030 per pound sterling) dilaporkan melonjak dari £7,6 juta (sekitar Rp 167,4 miliar) menjadi lebih dari £47 juta (sekitar Rp 1,035 triliun). Di sisi lain, laporan itu juga mencatat bahwa tiga konglomerat media terbesar di Inggris kini menguasai sekitar 90 persen pangsa pasar pers nasional, naik dari 71 persen pada 2014.
Co-executive director Equality Trust, Priya Sahni-Nicholas, menyatakan konsentrasi kekayaan dan kekuatan politik berjalan beriringan. “Indeks Konsentrasi Kekuasaan terbaru kami menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan sejalan dengan kekuatan. Indeks kami naik hampir sejalan dengan peningkatan bagian kekayaan 1 persen teratas,” ujarnya.
Laporan tersebut menilai jalur seperti donasi politik besar, penunjukan ke House of Lords, serta konsentrasi kepemilikan media memungkinkan hadirnya pengaruh di luar mekanisme pemilihan. Kondisi ini dinilai membuka akses dan pengaruh legislatif bagi kelompok kecil kaya tanpa melalui proses demokrasi langsung.
Dominasi media oleh sejumlah konglomerat juga disebut mempersempit keragaman sudut pandang dan memperkuat kontrol narasi oleh elite. Dampaknya, menurut laporan itu, dapat menimbulkan risiko terhadap independensi jurnalistik dan pluralitas opini publik, sekaligus memperkuat peran kekuatan finansial dalam menentukan agenda politik.
Equality Trust menilai, dalam struktur seperti ini, suara pemilih yang seharusnya menentukan arah kebijakan berpotensi semakin tersisih oleh pengaruh kelompok ultra kaya. Laporan itu menyebut kebijakan publik cenderung lebih berpihak pada kepentingan finansial elite, sementara isu seperti upah layak, akses perumahan terjangkau, dan layanan publik yang memadai kerap terabaikan.
Untuk merespons situasi tersebut, Equality Trust merekomendasikan reformasi, antara lain membatasi donasi privat maksimum £5.000 per individu, membatasi penunjukan ke House of Lords dan praktik patronase, serta mendorong keberagaman kepemilikan media melalui dukungan bagi media lokal dan independen.
Laporan itu memperingatkan bahwa tanpa reformasi, demokrasi di Britania Raya berisiko semakin tergeser oleh kekuatan finansial di luar mekanisme pemilihan. Equality Trust juga menilai persoalan ini memiliki implikasi yang dapat dirasakan secara global, karena menunjukkan bagaimana kekayaan luar biasa dapat mendominasi jalannya demokrasi melampaui pengaruh pemungutan suara.
