Sejumlah laporan dan analisis menyoroti dugaan keterlibatan Israel dalam konflik bersenjata di Sudan, terutama terkait hubungan rahasia dengan Rapid Support Forces (RSF) di tengah meningkatnya kekerasan yang memicu kecaman internasional.
Investigasi Sudan Transparency menyebut layanan intelijen Israel telah membuka saluran komunikasi dengan Komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), sejak 2021. Dalam laporan tersebut juga disebut adanya penerbangan rahasia pada Mei 2021 yang diduga mengirim peralatan pengawasan canggih ke Khartoum.
Selain itu, peneliti independen melaporkan RSF disebut memiliki peluncur roket LAR-160 buatan Israel, yang awalnya dikembangkan oleh Israel Military Industries. Kribsoo Diallo, peneliti Pan-Afrika yang berbasis di Kairo, menilai dugaan hubungan ini berpotensi meningkatkan kemampuan operasional RSF, termasuk melalui akses data intelijen dan sistem komunikasi canggih. Menurut Diallo, peningkatan kemampuan tersebut dapat berkontribusi pada pengepungan berkepanjangan di El-Fasher serta serangan terkoordinasi terhadap warga sipil.
Di sisi lain, pengamat menilai RSF meniru bahasa dan taktik yang digunakan Israel dalam perang di Gaza, antara lain dengan membingkai kekerasan massal sebagai “keperluan militer”. Investigasi Al Jazeera menyimpulkan RSF menggunakan justifikasi hukum yang dinilai mirip dengan argumen Israel, misalnya dengan menyatakan kamp pengungsian Zamzam sebagai “zona militer” sebelum diserang.
Para ahli hukum internasional menilai pola ini serupa dengan argumentasi Israel di Gaza, ketika fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat penampungan dibom dengan klaim digunakan sebagai basis Hamas. Dalam konteks Sudan, seorang penasihat RSF bahkan disebut pernah mengatakan kepada media Israel bahwa tindakan tentara Sudan “mirip dengan serangan teroris Palestina terhadap Israel,” yang dipandang sebagai upaya retorika untuk menarik simpati Tel Aviv.
Luigi Daniele, pakar hukum humaniter internasional di Nottingham Law School, menyatakan, “Deklarasi seluruh lingkungan atau kamp sebagai ‘zona militer’ adalah upaya jelas untuk menghapus perlindungan bagi warga sipil, taktik yang dipelopori di Gaza.”
Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar Sudan untuk PBB, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, menyebut pembantaian di El-Fasher “mengandung unsur genosida menurut seluruh standar hukum.” Ia juga mengatakan, “Perempuan dan anak perempuan diserang di siang bolong. Apa yang terjadi di El-Fasher adalah kelanjutan kampanye pembersihan etnis sistematis yang telah berlangsung sejak 2023.”
Kelompok hak asasi manusia menilai sikap diam dunia internasional terkait konflik di Gaza dan Sudan memperlihatkan bagaimana aliansi eksternal dan dugaan dukungan intelijen dapat memberi pelaku kekebalan dari akuntabilitas internasional.
Analisis yang beredar juga menekankan bahwa dugaan keterlibatan Israel di Sudan dinilai tidak terbatas pada hubungan dengan militer Sudan atau perjanjian normalisasi. Posisi Sudan yang strategis di Laut Merah disebut memberi keuntungan geopolitik bagi Israel untuk memantau jalur maritim serta menahan pengaruh Iran atau China.
“Sudan memberikan Israel titik masuk ke Tanduk Afrika dan Sahel. Dengan membangun hubungan dengan kedua pihak — Jenderal Burhan dan Hemedti — Israel menjaga pengaruhnya terlepas siapa yang menang dalam konflik internal Sudan,” kata Diallo.
