Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel King Royal, Brebes, pada Sabtu–Ahad, 6–7 Desember 2025. Kegiatan tersebut dijadwalkan dibuka pada Sabtu (6/12/2025) dan berlangsung selama dua hari.
Panitia memastikan perwakilan dari seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah hadir dan berpartisipasi dalam forum konsolidasi kebijakan publik tersebut. Rakorwil rencananya dibuka langsung oleh Ketua PWM Jawa Tengah, Dr KH Tafsir.
Ketua Panitia Rakorwil, Dimyati Asikin, menyampaikan bahwa 28 kabupaten/kota telah melakukan registrasi secara daring, sementara tujuh daerah lainnya mengonfirmasi kehadiran melalui komunikasi telepon. “Sebanyak 28 daerah sudah teregister secara online. Tujuh kabupaten/kota lainnya juga sudah menyatakan siap hadir melalui konfirmasi langsung,” kata Dimyati dalam keterangan pada Jumat (5/12/2025).
Rakorwil ini menjadi agenda penutup rangkaian kegiatan LHKP PWM Jawa Tengah sepanjang 2025, setelah sebelumnya digelar di Semarang, Karanganyar, dan Pekalongan.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir dalam rangkaian acara. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono direncanakan menjadi keynote speaker pada hari kedua, Ahad (7/12/2025). Dalam sesi tersebut, Trenggono dijadwalkan membahas tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan, arah kebijakan nasional, serta peran masyarakat sipil.
Selain itu, Ketua KPU RI Iffa Rosita, Anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly, serta Rektor UIN Salatiga Prof Zakiyuddin Baidhawy juga dijadwalkan hadir untuk berdiskusi mengenai peran Muhammadiyah dalam advokasi kebijakan publik dan etika politik. Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, turut direncanakan mengisi salah satu sesi strategis Rakorwil.
Sekretaris LHKP PWM Jawa Tengah, Wahidin Hasan, menyebut Rakorwil menjadi momentum perumusan policy brief Muhammadiyah dalam merespons dinamika kebijakan publik. Fokus yang disebut antara lain tata kelola lingkungan, kebijakan kelautan, serta peran politik kebangsaan Muhammadiyah.
“Forum ini akan memperkuat peran Muhammadiyah dalam mengawal isu-isu kebijakan publik di Jawa Tengah, sekaligus mengonsolidasikan diaspora kader yang berada di berbagai lini strategis,” ujarnya.
Selain jajaran LHKP daerah, panitia juga mengonfirmasi kehadiran sejumlah tamu undangan, termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD kabupaten/kota, para bupati/wali kota, serta kader-kader Muhammadiyah dari berbagai sektor.
