PEKANBARU — Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di halaman Markas Polda Riau, Senin siang (02/03/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari dugaan SPPD fiktif di DPRD Riau, dugaan kejahatan lingkungan terkait kematian satwa dilindungi, maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI), hingga evaluasi kinerja aparat di wilayah hukum Riau.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Sopian, dalam orasinya mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan SPPD fiktif di DPRD Riau. Ia menilai kasus tersebut menyangkut kepercayaan publik dan meminta kejelasan mengenai pihak yang diduga menjadi aktor di balik praktik tersebut.
Massa juga menuntut keseriusan pengusutan kematian satwa dilindungi yang diduga berkaitan dengan kejahatan lingkungan di Riau. Dalam aksi itu, sejumlah orator menyuarakan kritik agar penegakan hukum dilakukan secara adil.
Namun, Kapolda Riau tidak menemui massa aksi. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa perwakilan yang berdialog dengan demonstran adalah Penjabat Irwasda Polda Riau, Prabowo Santoso. Ketidakhadiran Kapolda menjadi salah satu hal yang dipersoalkan peserta aksi.
Situasi sempat memanas ketika massa mendesak kepastian kehadiran Kapolda dan beberapa demonstran bergerak mendekati gerbang Mapolda. Aparat berupaya menghalau, sehingga terjadi aksi dorong-mendorong. Ketegangan kemudian mereda setelah koordinator lapangan mengimbau massa untuk tetap tertib.
Ketua PC PMII Kota Pekanbaru, M. Arsyad, menyayangkan Kapolda yang tidak hadir untuk berdialog langsung. Ia menyebut mahasiswa datang membawa aspirasi dan meminta adanya ruang dialog terbuka. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menilai ada sikap perwakilan kepolisian yang dianggap arogan saat dialog berlangsung.
Arsyad menyatakan pihaknya mempertimbangkan melaporkan dugaan arogansi tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri apabila tidak ada permintaan maaf secara langsung kepada massa aksi.
Di akhir kegiatan, PMII Pekanbaru menyampaikan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
