Mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, menilai maraknya korupsi ekologis yang berujung pada bencana alam berawal dari tingginya biaya politik dalam kontestasi jabatan publik.
Giri menyampaikan pandangannya dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Seminar tersebut mengangkat tema keterkaitan korupsi dengan bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah.
Menurut Giri, besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan jabatan publik mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian modal melalui transaksi ilegal yang berdampak pada lingkungan. “Biaya politik di Indonesia sangat mahal, sampai level puluhan hingga ratusan miliar bagi seorang calon kepala daerah. Dampaknya, kebijakan publik berubah menjadi orientasi pengembalian modal,” ujarnya.
Ia menyebut pola tersebut dapat memicu praktik jual beli jabatan hingga jual beli perizinan, terutama pada sektor pertambangan dan kehutanan yang dinilainya paling rawan mempercepat kerusakan lingkungan.
Dalam forum yang sama, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan bahwa banjir besar di Sumatera menunjukkan bagaimana korupsi ekologis berdampak langsung pada masyarakat. “Masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya. Korupsi dalam perizinan selalu berakhir pada kerusakan lingkungan,” kata Febri.
Giri menilai persoalan korupsi ekologis tidak dapat diselesaikan tanpa perubahan sistem. Ia mengusulkan agar negara mengambil alih pembiayaan utama partai politik, sehingga partai dapat membayar manajer serta kader secara profesional tanpa bergantung pada donasi berkepentingan. Menurutnya, ketergantungan pada pendanaan informal berpotensi membuka ruang balas budi politik dalam bentuk proyek atau pemberian izin.
Selain itu, Giri juga menyinggung perlunya penyesuaian gaji pejabat publik berdasarkan besarnya tanggung jawab, terutama bagi pejabat yang mengelola anggaran hingga triliunan rupiah. Ia berpendapat pendapatan yang layak dapat mengurangi dorongan mencari tambahan melalui praktik korupsi.
Giri turut menyoroti tingginya toleransi publik terhadap politik uang. Ia mengingatkan bahwa pemberi dan penerima serangan fajar dapat dipidana, sehingga penegakan hukum perlu dilakukan lebih tegas dan konsisten. “Permisivitas masyarakat adalah masalah serius. Kita tidak bisa berharap perubahan kalau masyarakat sendiri membiarkan praktik ini,” ujarnya.
Ia menutup paparannya dengan menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum. “Sistem boleh bagus, tapi kalau penegaknya korup, tidak ada artinya,” tegas Giri.
