Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memilih tidak berkomentar mengenai pro dan kontra wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Muhaimin yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyatakan proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
“Saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada Dewan Kehormatan dan Gelar, kita tunggu saja,” kata Muhaimin di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebelumnya memunculkan perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan nasional, sementara pihak lain mengingatkan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia serta represi terhadap kebebasan sipil pada masa Orde Baru.
Perbedaan pandangan itu juga disebut terjadi di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Namun, Muhaimin tetap menegaskan tidak akan memberikan komentar lebih jauh terkait nama-nama yang diusulkan.
“Nah, siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Gelar,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, menyampaikan bahwa terdapat 49 nama yang diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional. Dari jumlah tersebut, 24 nama disebut masuk dalam daftar prioritas.
“Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ia menambahkan, “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas.”
Fadli menjelaskan, 24 nama prioritas tersebut akan melalui seleksi Dewan GTK setelah lebih dulu dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hasilnya kemudian akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk penetapan gelar Pahlawan Nasional.
“Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh, oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden,” ucap Fadli.
