Jakarta — Sekretaris Jenderal PA GMNI, Dr. Abdy Yuhana, menilai demokrasi Indonesia tengah diuji oleh defisit kepercayaan publik dan kekacauan di ruang digital. Ia menyebut demokrasi digital perlu dikelola sebagai ruang publik baru yang menjunjung etika, literasi, dan keadilan, bukan sekadar dipandang sebagai medan teknologi yang netral.
Menurut Abdy, negara memiliki tanggung jawab memastikan transformasi digital memperkuat, bukan menggantikan, prinsip-prinsip demokrasi substantif. Ia menegaskan demokrasi digital tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa arah. “Bagi bangsa yang berkomitmen pada kedaulatan rakyat, demokrasi digital tidak boleh dibiarkan tumbuh liar tanpa arah,” ujarnya.
Dalam pandangannya, persoalan komunikasi pemerintah juga menjadi sorotan. Abdy mengkritik pola komunikasi yang dinilai cenderung satu arah dan kurang empatik. “Pemerintahan gagal membangun dialog dengan realitas masyarakat, sehingga terjadi keterputusan antara elite dan rakyat,” kata Abdy.
PA GMNI turut mengingatkan soal program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Abdy menilai program tersebut berpotensi menjadi “program peradaban”, namun rentan kebocoran dan sentralisasi apabila tata kelolanya lemah. Karena itu, PA GMNI menekankan pentingnya pengadaan lokal dari petani dan UMKM, pendampingan manajemen koperasi, serta digitalisasi akuntabilitas untuk mencegah fraud sejak awal.
Selain isu demokrasi dan kebijakan sosial-ekonomi, Abdy juga menyinggung bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai peristiwa tersebut tidak semata bencana alam, melainkan terkait buruknya tata kelola hutan dan Daerah Aliran Sungai. Ia menyebut perusakan hutan dan tambang ilegal sebagai bentuk “korupsi ekologis” yang merampas masa depan. “Pembangunan yang tidak menghitung risiko akan dibayar mahal oleh rakyat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, DPP PA GMNI menyerukan agar 2026 menjadi tahun pemulihan moral kebangsaan. Abdy menyebut 2026 sebagai tahun “vivere pericoloso” dan menegaskan Indonesia tidak boleh puas hanya dengan kondisi yang sekadar stabil. “Indonesia tidak boleh puas hanya dengan ‘stabil’. Kita harus maju—secara adil, berdaulat, dan berkelanjutan—sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,” pungkasnya.
