Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menilai Indonesia memasuki tahun 2026 dengan tantangan serius di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, hukum, hingga demokrasi. Penilaian itu disampaikan dalam kegiatan Refleksi Kebangsaan 2025 dan Proyeksi 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (5/1/2026), meski stabilitas makro disebut masih terjaga.

Dalam keterangannya kepada media, PA GMNI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di kisaran 5 persen. Namun, organisasi tersebut menilai pertumbuhan itu belum mencerminkan keadilan sosial karena masih bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan yang dinilai memperlebar kesenjangan.

Di sektor hukum, PA GMNI menyoroti lemahnya moralitas penegakan hukum serta tingginya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait Undang-Undang Pemilu. Kondisi itu dinilai mencerminkan persoalan serius pada kualitas legislasi.

PA GMNI juga menilai demokrasi Indonesia menghadapi defisit kepercayaan publik. Menurut mereka, situasi itu diperparah oleh komunikasi politik pemerintah yang dianggap tidak empatik dan minim dialog dengan masyarakat.

Selain isu ekonomi, hukum, dan demokrasi, PA GMNI mengingatkan ancaman bencana ekologis yang disebut berkaitan dengan buruknya tata kelola lingkungan, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

PA GMNI mendorong agar tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola negara untuk mewujudkan keadilan sosial, demokrasi bermartabat, dan pembangunan berkelanjutan.