BOLTIM — Isu yang menyebut Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima imbalan dalam pembukaan garis polisi (police line) di lokasi pertambangan rakyat Gunung Tinggi, Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, dibantah oleh pemilik lahan.
Pemilik lahan, Idris Sudomo dan Siska Matiala, menegaskan tidak pernah ada kesepakatan maupun permintaan uang dalam bentuk apa pun terkait pembukaan police line tersebut. Mereka menyebut informasi yang beredar di tengah masyarakat tidak benar dan menyesatkan.
“Informasi itu tidak benar. Kami tidak pernah dimintai uang atau dalam bentuk apa pun terkait pembukaan police line. Ini murni bentuk kepedulian Bapak Kapolres Boltim karena di lokasi ini ada ratusan penambang rakyat yang menggantungkan hidup demi kebutuhan istri dan anak mereka,” ujar Idris, Selasa (30/12/2025).
Menurut Idris, pembukaan police line dilakukan setelah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial, mengingat aktivitas tambang rakyat di kawasan itu menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.
Pernyataan serupa disampaikan Siska Matiala. Ia menduga isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik agar lokasi tambang kembali ditutup. “Tidak benar informasi bahwa kami memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Bapak Kapolres. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Ini informasi sesat dan sangat merugikan,” kata Siska.
Siska juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan yang disebut turun langsung ke lapangan untuk membantu mendamaikan sengketa keluarga antara dirinya dan Idris Sudomo, agar konflik tidak berlarut dan berdampak pada masyarakat luas.
Sementara itu, Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menegaskan pembukaan police line di lokasi tambang rakyat tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan dan kepentingan sosial. Ia menyatakan keputusan itu diambil untuk menjaga keberlangsungan hidup para penambang rakyat yang bergantung pada aktivitas pertambangan di Gunung Tinggi.
“Pembukaan police line dilakukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan, agar masyarakat penambang bisa kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tidak ada imbalan, tidak ada kepentingan pribadi,” tegas Kapolres.
Kapolres menambahkan, Polres Boltim tetap berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ia juga menekankan pihaknya tidak akan mentolerir tudingan tanpa dasar yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dengan klarifikasi dari para pihak, masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan fakta dan sumber yang kredibel.
