Pemerintah Provinsi Riau menargetkan persoalan tunda bayar di sektor pendidikan dapat diselesaikan pada tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, yang menegaskan bahwa penyelesaian tunda bayar menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Menurut Erisman, seluruh perangkat daerah diminta berfokus pada kewajiban inti dan menahan kegiatan yang tidak bersifat mendesak. Ia menyebut arahan tersebut merupakan pesan dari Gubernur Riau. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (17/4/2026).

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemprov Riau menerapkan kebijakan efisiensi dengan membatasi kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) pada program yang bersifat rutin dan prioritas. Erisman menyatakan, selain kegiatan rutin, sementara waktu tidak ada kegiatan tambahan di OPD.

Di sektor pendidikan, Erisman menekankan penguatan tata kelola dana sekolah, termasuk dana BOSP dan BOSDA, agar dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak ada sekolah yang menghadapi masalah dalam pengelolaan dana.

Ia juga menilai peningkatan kapasitas kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain itu, sekolah didorong menerapkan budaya efisiensi dalam penggunaan anggaran maupun energi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan.

Sebagai bentuk penguatan kapasitas, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendukung kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penatausahaan laporan pertanggungjawaban dana sekolah yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB Kabupaten Pelalawan. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal tersebut berlangsung di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci dan diikuti oleh kepala sekolah, bendahara, serta operator sekolah se-Kabupaten Pelalawan.