JAKARTA – Perhatian publik terhadap penggunaan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. Kali ini, sorotan muncul dari detail belanja yang terlihat sederhana: pengadaan kaos kaki oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Perdebatan melebar dari sekadar harga barang menjadi pertanyaan tentang prioritas belanja dan keterbukaan penggunaan dana negara.
MBG sejak awal diposisikan sebagai program untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Pada 2025, pagu anggaran program ini tercatat sekitar Rp6,2 triliun, menjadikannya salah satu program dengan alokasi dana besar.
Di tengah besarnya anggaran tersebut, sejumlah pos belanja mulai diperbincangkan. Berdasarkan data sistem pengadaan LKPP, pengadaan kaos kaki oleh BGN disebut menelan biaya sekitar Rp6,9 miliar. Rincian harga satuan yang tercantum bervariasi, mulai dari sekitar Rp34.999 hingga Rp100 ribu per pasang untuk tipe lapangan. Angka ini kemudian dibandingkan oleh publik dengan harga pasar yang dinilai umumnya lebih murah.
Sorotan juga mengarah pada total anggaran kebutuhan pakaian di lingkungan BGN yang mencapai sekitar Rp622,3 miliar. Pos ini mencakup berbagai perlengkapan, antara lain seragam, sepatu, topi, hingga aksesori seperti kaos kaki.
Salah satu proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog dengan melibatkan PT Gajah Mitra Paragon, dengan nilai transaksi sekitar Rp3,4 miliar. Dalam paket tersebut tercantum berbagai jenis kaos kaki, termasuk untuk kebutuhan harian, olahraga, dan lapangan.
Untuk kaos kaki lapangan, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp1,7 miliar dengan estimasi jumlah sekitar 17 ribu pasang. Rincian ini memperlihatkan skala pengadaan yang sebelumnya tampak sebagai bagian kecil dari keseluruhan belanja.
Selain soal nominal, publik juga menyoroti kualitas produk yang disebut tidak bermerek dan belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian harga dengan spesifikasi barang yang dibeli.
Dalam perdebatan yang berkembang, pengadaan kaos kaki menjadi pemicu diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana anggaran MBG dibelanjakan serta seberapa tepat sasaran setiap pengeluaran yang dilakukan.
