Pengamat: Seskab Teddy Indra Wijaya Turun ke Masyarakat sebagai Bentuk Pelayanan Publik

Pengamat: Seskab Teddy Indra Wijaya Turun ke Masyarakat sebagai Bentuk Pelayanan Publik

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Amsori Baharudin Syah menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tidak lagi semata menjalankan peran teknokratis. Menurut Amsori, Teddy memilih turun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan menyerap aspirasi.

Amsori mencontohkan salah satu kegiatan Teddy, yakni mengunjungi sekolah rakyat. Ia memandang langkah tersebut sebagai bentuk pelayanan publik yang menekankan kehadiran pejabat di tengah warga.

“Apa yang dilakukan Teddy Indra Wijaya adalah bentuk dari pelayanan publik. Ia hadir bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai manusia yang mau mendengar,” ujar Amsori dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Amsori menilai pendekatan itu menghadirkan model kepemimpinan publik yang jarang terlihat pada pejabat kabinet. Dalam praktik birokrasi modern, kata dia, pejabat umumnya berperan sebagai pengambil keputusan strategis di balik ruang rapat. Namun, Teddy disebut memindahkan sebagian ruang kerjanya ke tengah masyarakat.

“Di mata saya, Teddy hadir sebagai wujud negara yang mengasuh, bukan mengatur. Ini penting, karena negara tidak cukup hanya membuat aturan, negara harus hadir dalam rasa, hadir dalam kehidupan warganya,” tuturnya.

Menurut Amsori, kehadiran fisik pejabat tinggi negara dapat menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat karena membuat warga merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Di saat jarak antara pemerintah dan rakyat kerap terasa lebar, ia menilai Teddy berupaya menembus batas tersebut.

Amsori juga menyebut gaya kepemimpinan Teddy sejalan dengan konsep “empathetic governance”, yakni pendekatan kepemimpinan publik yang menekankan kehadiran emosional, bukan hanya struktural. Ia mengaitkannya dengan teori Hannah Arendt tentang “power as acting in concert”, yang memandang kekuasaan politik sejati muncul ketika pemimpin berada dalam ruang yang sama dengan rakyat dan membangun kepercayaan melalui tindakan konkret.

“Teddy tidak sedang menunjukkan kuasa administratif, tetapi kuasa moral. Ia membangun legitimasi dengan mendengarkan, bukan memerintah,” jelas Amsori.

Dalam pandangannya, pendekatan seperti ini menjadi modal penting bagi birokrasi modern yang menuntut pemimpin adaptif, inklusif, dan dekat dengan realitas sosial. Amsori menilai kunjungan Teddy ke sekolah rakyat juga dapat dibaca sebagai simbol semangat negara yang hadir untuk merawat, menguatkan, dan memanusiakan warganya.

Ia menambahkan, gestur sederhana seperti duduk bersama anak-anak, berbincang dengan orang tua, atau mendengarkan keluhan tanpa catatan protokol dapat menjadi tindakan administratif yang kuat. “Banyak pejabat bicara soal pelayanan publik, tetapi sedikit yang hadir sebagai manusia. Teddy melakukannya. Itu yang membuat pesan kepemimpinannya berbeda,” sambungnya.

Amsori menilai langkah tersebut turut memperkuat citra kabinet sebagai institusi yang tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memahami realitas lapangan tempat kebijakan bekerja. Menurutnya, perubahan gaya kepemimpinan seperti ini relevan dalam konteks politik kontemporer Indonesia, terutama di tengah skeptisisme publik terhadap pejabat negara.

“Teddy menunjukkan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mau mendengar,” tandas Amsori.