Keputusan pemerintah Indonesia yang belum membuka pintu bantuan internasional untuk penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatra menuai kritik dari sejumlah pengamat kebencanaan. Mereka menilai, tanpa tambahan sumber daya dari luar, proses tanggap darurat hingga pemulihan dikhawatirkan berjalan lambat, sementara kebutuhan di lapangan disebut masih besar.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, menilai penolakan bantuan asing mencerminkan sikap yang tidak sejalan dengan realitas dampak bencana. Menurut dia, pemulihan kehidupan warga pascabencana membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga pemerintah semestinya mempertimbangkan dukungan eksternal untuk mempercepat penyelamatan dan distribusi bantuan, termasuk memaksimalkan peran perusahaan swasta.
Sejalan dengan itu, mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman, memperkirakan pemulihan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra dapat memakan waktu 20–30 tahun jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah. Ia juga mengingatkan bencana ini berpotensi memperdalam kemiskinan di Aceh dibanding wilayah lain.
Banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatra dilaporkan menewaskan setidaknya 916 orang. Sejumlah negara menyampaikan belasungkawa sekaligus menyatakan komitmen untuk membantu Indonesia, di antaranya Jepang, Rusia, Arab Saudi, Iran, Inggris, dan Uni Emirat Arab, serta negara lain seperti Oman, Qatar, Kazakhstan, Vietnam, Kuwait, Armenia, hingga Amerika Serikat.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, misalnya, menyatakan komitmen bantuan sebagai wujud persahabatan. Melalui Kedutaan Besar Jepang di Thailand, pemerintah Jepang mengirim bantuan darurat berupa tenda, alas tidur, selimut, terpal plastik, wadah air, dan alat pemurni air. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, juga menyatakan dukungan dan menyebut Indonesia tinggal menyatakan kebutuhan jika ingin membuka upaya internasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan kesiapan memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat yang komprehensif.
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah mampu menangani bencana di Sumatra tanpa bantuan pihak luar. Dalam pidato pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (05/12), ia menyebut musibah itu sekaligus ujian, dan menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri. Prabowo juga menyoroti kendala logistik akibat infrastruktur rusak, termasuk jembatan putus dan ruas jalan tertimbun longsor, yang menyulitkan pengiriman kebutuhan seperti BBM.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pemerintah belum membuka bantuan internasional untuk bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut dia, pemerintah baru akan meminta bantuan asing jika “merasa perlu”. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp500 miliar dalam APBN untuk kesiapsiagaan bencana, dan jika kurang Presiden disebut akan mengalokasikan tambahan anggaran.
Di lapangan, sejumlah kepala daerah menyampaikan keterbatasan. Setidaknya tujuh bupati di Aceh menyatakan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat melalui surat resmi, di antaranya Bupati Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Aceh Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan adanya pernyataan tersebut, namun menyebut para kepala daerah itu “bukan menyerah total” dan tetap bekerja semampunya.
Keluhan juga datang dari warga terdampak yang menilai bantuan lambat dan akses masih terputus. Irlan, Wali Jorong Subarang Aie, Nagari Silareh Aie Timur, mengatakan wilayahnya terisolasi karena jalan dan jembatan tertutup lumpur, bebatuan besar, dan kayu, sementara longsor terjadi di beberapa titik. Ia menyebut warga kesulitan air bersih dan mengusulkan dapur umum lebih dekat dari lokasi pengungsian, namun usulan itu ditolak dengan alasan pendataan dan distribusi dari dapur umum yang sudah ada. Irlan juga menyoroti keterbatasan layanan kesehatan, termasuk ketiadaan tim medis 24 jam serta minimnya penerangan di lokasi pengungsian.
Di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, seorang warga yang meminta diidentifikasi sebagai Bang Nas mengatakan beberapa wilayah terisolasi karena jembatan dipenuhi gelondongan kayu. Ia menyebut listrik padam dan jaringan telekomunikasi terputus. Menurut dia, bantuan terbatas, termasuk distribusi mi instan yang dijatuhkan dari helikopter, sementara air bersih sulit diperoleh.
Di Aceh Tamiang, Fitriana, warga Desa Lintang Bawah yang desanya disebut hilang tersapu banjir, mengaku trauma dan tidak sanggup lagi tinggal di lokasi tersebut. Ia mengatakan saat banjir datang, ia bersama anak-anaknya bertahan di atas atap rumah selama tiga hari tanpa makan dan minum. Kini rumahnya hancur dan harta benda lenyap. “Kami mohon bantuan, sebagai rakyat yang kehilangan rumah, apa solusinya untuk kami?” ujarnya.
Sejumlah pengamat menilai skala kerusakan dan hambatan akses seharusnya mendorong respons lebih cepat. Teuku Kamaruzzaman menyebut kepekaan terhadap krisis atau sense of crisis dinilai kurang, dan menduga salah satu penyebabnya karena status bencana belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menilai bencana di Sumatra sudah layak diperlakukan sebagai bencana nasional mengingat luasnya wilayah terdampak. Ia merujuk pada data BNPB yang menyebut total 3,2 juta jiwa terdampak di 51 kabupaten di Sumatra-Aceh, dengan banyak wilayah berada di kawasan perkotaan dan dampak ekonomi yang besar, termasuk kebun, sawah, dan tambak yang tertutup lumpur.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, juga menyatakan ada ratusan desa terdampak banjir, dan menyebut terdapat desa yang hilang.
MPBI menekankan kecepatan sebagai elemen penting dalam standar operasi penanggulangan bencana. Avianto memperingatkan keterlambatan bantuan dapat memperpanjang krisis, meningkatkan risiko penyakit pascabanjir, mengganggu akses obat rutin bagi pasien dengan penyakit tertentu, serta memunculkan kerentanan lain di komunitas dengan sumber daya terbatas.
Dalam pandangan Avianto, membuka bantuan internasional tidak harus berarti menerima semua bentuk bantuan tanpa seleksi. Ia mencontohkan penanganan gempa di Sulawesi Tengah ketika pemerintah pada akhirnya membuka bantuan internasional secara selektif. Teuku Kamaruzzaman juga mengingat pengalaman pascatsunami Aceh 2004, ketika bantuan internasional datang dalam 2–4 hari, daerah terisolasi dijangkau dengan helikopter, dan kapal-kapal militer asing bersandar untuk membantu penyelamatan. Pada masa rekonstruksi, BRR diberi waktu empat tahun untuk pemulihan fisik, dengan mekanisme pendataan kebutuhan dan koordinasi dengan para pendonor.
Teuku Kamaruzzaman menilai jika hanya mengandalkan kemampuan yang ada, pemulihan akan lebih lama, terutama karena kerusakan pada alat produksi masyarakat, lahan pertanian dan tambak yang tertimbun lumpur tebal, serta hilangnya harta benda warga. Ia juga mengingatkan dampak khusus bagi Aceh, yang disebutnya berisiko semakin tertinggal. Dalam catatan yang disampaikan, Aceh masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatra meski trennya menurun pada 2024–2025 hingga sekitar 12,3% pada Maret 2025.
Avianto menyarankan pembentukan badan khusus setingkat BRR untuk mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi di Sumatra. Ia mengkritik pola pemulihan yang dinilai lamban dan cenderung top-down serta kurang melibatkan masyarakat, terlebih ketika pemerintah daerah disebut masih kesulitan menangani situasi darurat.
