Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 16 November 2025. Forum yang semestinya menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan program gizi itu berujung kontroversi setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal memicu gelombang kritik di ruang publik.
Sejumlah pejabat hadir sebagai pembicara, di antaranya Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna, Wakil Kepala I Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Cucun yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II.
Situasi memanas ketika seorang peserta perempuan yang terlihat masih muda menyampaikan masukan terkait kesulitan BGN merekrut ahli gizi. Ia menilai, apabila pengawas SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, sebaiknya tidak menggunakan sebutan “ahli gizi”. Peserta itu juga mengusulkan agar BGN berkolaborasi dengan organisasi profesi, seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional.
Di tengah penyampaian usulan tersebut, Cucun memotong pembicaraan dengan nada keras. Ia menyebut peserta berbicara terlalu panjang dan menyampaikan ketidaksukaannya terhadap sikap yang ia nilai arogan. Cucun juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan adalah dirinya. Dalam pernyataan lanjutan, ia menegaskan bahwa keputusan dapat diselesaikan dengan “memegang palu”. Ia juga menyatakan tidak perlu ahli gizi dan mengusulkan lulusan SMA yang cerdas dapat dilatih selama tiga bulan serta diberi sertifikasi BNSP untuk menggantikan peran ahli gizi profesional.
Kontroversi berlanjut karena pejabat BGN yang hadir disebut ikut menggemakan pernyataan Cucun. Cuplikan video pernyataan itu kemudian menyebar cepat di media sosial, terutama TikTok dan X. Hingga Minggu pagi, video tersebut tercatat telah ditonton 619 ribu kali, disukai 31.600 orang, dan dikomentari 1.563 kali. Respons warganet didominasi kritik, terutama terkait pernyataan yang dianggap meremehkan profesi kesehatan. Akun resmi TikTok Partai Gerindra turut berkomentar, “Bahaya banget itu ngomongnya. Anggota DPR RI itu yang ngomong, bukan dari BGN”.
Di tengah kritik yang meluas, Cucun menyampaikan permintaan maaf dan memberikan klarifikasi. Ia menyatakan pernyataannya merupakan respons terhadap usulan perubahan istilah dari peserta forum dan menegaskan tidak bermaksud menyudutkan profesi ahli gizi. Cucun juga mengklaim telah berdiskusi dengan Ketua Persagi dan menyatakan tidak berniat meremehkan profesi tersebut.
Pertemuan lanjutan digelar pada Senin, 17 November 2025, melibatkan pimpinan DPR, BGN, dan Persagi. Dalam pertemuan itu, Cucun menggunakan metafora “BGN dan Persagi sudah mau menikah” untuk menggambarkan komitmen kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan ahli gizi bagi program MBG.
Peristiwa di Kabupaten Bandung ini menyorot dinamika komunikasi politik dalam forum kebijakan publik. Dalam rapat yang melibatkan pejabat dan warga, masukan peserta mencerminkan partisipasi publik melalui jalur formal. Namun, respons yang memicu polemik menunjukkan bagaimana ketegangan dan relasi kuasa dapat memengaruhi jalannya diskusi, terutama ketika isu yang dibahas berkaitan dengan layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak.
Meski permintaan maaf sudah disampaikan, kontroversi tersebut meninggalkan catatan tentang pentingnya ruang dialog yang memungkinkan pertukaran gagasan secara setara dan berfokus pada substansi. Rapat yang sedianya menjadi forum koordinasi program gizi pun berubah menjadi perdebatan yang menyita perhatian publik, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang cara pejabat publik merespons kritik dan masukan dalam proses perumusan kebijakan.
