PT PLN (Persero) kerap menjadi sasaran pelaku kejahatan siber dan penipuan yang menyebarkan informasi palsu dengan mengatasnamakan perusahaan listrik negara tersebut. Modus yang berulang biasanya memanfaatkan harapan masyarakat akan bantuan atau keuntungan, mulai dari klaim token listrik gratis, subsidi dan diskon tarif, hingga lowongan pekerjaan palsu.
Penyebaran hoaks dilakukan melalui berbagai kanal, seperti pesan berantai di aplikasi percakapan, media sosial, hingga dengan cara menyamar sebagai petugas PLN yang mendatangi rumah warga. Tujuan utamanya adalah menipu korban agar menyerahkan data pribadi, mengklik tautan berbahaya yang berpotensi mencuri informasi, atau memberikan sejumlah uang.
Sejumlah klaim yang mencatut nama PLN kembali beredar dan telah menjadi perhatian tim Cek Fakta Liputan6.com. Berikut beberapa di antaranya.
Klaim tautan pendaftaran token listrik gratis “Program Terangi Ramadan 2026”
Sebuah unggahan di Facebook pada 23 Februari 2026 memuat klaim bahwa PT PLN (Persero) mengadakan program bertajuk “Terangi Ramadhan 2026” dengan token listrik gratis hingga 250.000 untuk pelanggan di seluruh Indonesia. Unggahan itu menyertakan tautan pendaftaran yang mengarahkan pengguna ke halaman situs yang meminta sejumlah data pribadi.
Klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak PLN menaikkan harga token listrik
Di Facebook, pada 27 Desember 2026, beredar unggahan yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan kepada PLN agar menaikkan harga token listrik. Narasi tersebut juga menyertakan alasan bahwa PLN disebut terus merugi dan kenaikan harga token dianggap solusi agar perusahaan kembali sehat serta masyarakat belajar menghemat listrik.
Klaim tautan pendaftaran voucer listrik gratis dari PLN
Hoaks lain beredar melalui unggahan Facebook pada 19 Januari 2026 yang memuat narasi “PLN Peduli” dan menyebut adanya pembebasan biaya tarif listrik serta pengisian voucer gratis bagi pelanggan. Unggahan itu disertai ajakan untuk mengklik gambar atau tautan yang mengarah ke situs tertentu.
Beragam klaim tersebut menunjukkan pola yang sama: menggunakan nama PLN untuk menarik perhatian, lalu mengarahkan masyarakat ke tautan tertentu atau mendorong korban memberikan informasi pribadi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan memverifikasi setiap informasi yang mengatasnamakan PLN sebelum mengikuti instruksi apa pun, terutama jika diminta mengisi data atau membuka tautan.
