Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang menjadi ruang diskusi dan kritik konstruktif terkait tata kelola pembangunan daerah. Kegiatan yang digelar di kawasan Pujasera GOR Sampang pada Jumat (17/4/2026) itu menyoroti transparansi anggaran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sejumlah kader PMII, aktivis, dan tokoh muda hadir dalam forum tersebut. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan penggunaan anggaran publik agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dalam sesi diskusi, salah satu narasumber, Rofi, menyinggung adanya dugaan selisih besar antara nominal anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah dengan dana yang diterima di tingkat desa. Ia menyebut informasi yang berkembang mengarah pada dugaan nilai program sekitar Rp1,6 miliar, sementara realisasi di desa disebut berada di kisaran Rp700 juta hingga Rp850 juta.
“Kalau memang benar ada angka seperti itu, maka harus dibuka secara jelas ke publik. Transparansi menjadi hal wajib agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujarnya.
Rofi juga menegaskan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial untuk mengawasi jalannya kebijakan dan program pembangunan.
“Mahasiswa harus peka terhadap persoalan daerah. Jangan diam ketika ada kebijakan yang perlu diawasi,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek anggaran, forum tersebut menekankan orientasi gerakan mahasiswa yang berpihak pada masyarakat. Peserta mendorong agar agenda organisasi tidak berhenti pada seremonial tahunan, melainkan memberi dampak nyata.
Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai tanggapan, terutama mengenai mekanisme pengawasan anggaran dari tingkat desa hingga kabupaten. Sejumlah peserta berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai alur penggunaan dana program KDKMP agar polemik di masyarakat tidak berkembang.
Melalui momentum Harlah ke-66 itu, PMII Sampang menegaskan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dalam mengawal pembangunan daerah, terutama pada program yang menggunakan anggaran publik.
