Pada tahun politik 2024, media sosial di Indonesia menjadi ruang publik yang riuh. Ribuan unggahan politik muncul setiap detik di berbagai platform seperti X, TikTok, dan Instagram. Di tengah banjir informasi itu, algoritma bekerja menentukan konten apa yang tampil di linimasa pengguna, akun mana yang lebih sering muncul, dan pada akhirnya membentuk apa yang dianggap penting untuk diperhatikan.
Sejumlah pemantauan menunjukkan bahwa isu politik yang paling viral tidak selalu berangkat dari informasi faktual, melainkan dari konten yang memancing emosi. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Drone Emprit mencatat kecenderungan tersebut dalam pemilu terakhir. Drone Emprit pada 2024 menemukan bahwa selama masa kampanye, lebih dari 68% percakapan politik di X didorong oleh konten yang bersifat provokatif atau emosional. Temuan ini menegaskan bahwa sistem distribusi konten di platform digital cenderung mengutamakan keterlibatan pengguna ketimbang akurasi informasi.
Di saat yang sama, skala pengguna internet dan media sosial di Indonesia membuat dampaknya semakin luas. Data We Are Social (2024) mencatat Indonesia memiliki lebih dari 185 juta pengguna internet dan sekitar 139 juta pengguna media sosial aktif. Dengan jumlah tersebut, Indonesia kerap dipandang sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia, sekaligus menjadi semacam “laboratorium demokrasi algoritmik” di Asia Tenggara.
Namun, pertumbuhan ruang digital memunculkan paradoks: semakin banyak warga bisa bersuara, semakin besar pula peluang opini mereka diarahkan. Algoritma bekerja layaknya kompas yang tidak sepenuhnya netral. Ia mendorong konten yang memicu interaksi, yang pada gilirannya terkait dengan keuntungan iklan. Ketika pengguna lebih sering berinteraksi dengan satu jenis konten, ruang informasi yang diterima cenderung menyempit. Fenomena ini dikenal sebagai filter bubble, yakni ruang gema digital yang lebih sering menguatkan pandangan pengguna daripada menguji atau memperluasnya.
Dampaknya terlihat di ruang politik: polarisasi meningkat, perdebatan publik mengeras, dan fakta kerap tenggelam di bawah arus emosi kolektif. Dalam situasi seperti ini, konten yang memicu kemarahan atau ketakutan berpotensi lebih cepat menyebar dibanding informasi yang membutuhkan konteks dan verifikasi.
Di balik mekanisme tersebut, data pribadi menjadi bahan bakar utama. Setiap klik, pencarian, atau durasi menonton video menjadi sinyal yang diproses platform untuk memprofilkan pengguna. Data itu kemudian dapat digunakan untuk menargetkan pesan politik secara presisi melalui praktik yang dikenal sebagai microtargeting.
Kekhawatiran publik meningkat seiring berulangnya kasus kebocoran data di Indonesia. Disebutkan adanya kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan pada 2022, 17 juta pelanggan PLN pada 2023, serta data 34 juta paspor warga pada 2023. Kerentanan ini memperlihatkan lemahnya proteksi data nasional. Pada 2024, Katadata Insight Center melaporkan 62% warga Indonesia khawatir data pribadinya disalahgunakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta.
Dengan sistem keamanan yang dinilai rentan dan algoritma yang bergantung pada data, publik berisiko menjadi sasaran strategi politik yang semakin terukur. Kampanye digital tidak hanya menampilkan iklan kandidat, tetapi dapat disusun berdasarkan profil preferensi dan respons emosional pengguna. Ketika sistem mampu memetakan kelompok yang mudah tersulut emosi atau sensitif pada isu tertentu, pesan politik dapat diarahkan secara spesifik. Dalam konteks ini, demokrasi berpotensi bergeser dari pertarungan gagasan menjadi pertarungan prediksi perilaku.
