Presiden Prabowo Subianto menyinggung narasi miring mengenai hubungannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Kamis, 6 November 2025. Prabowo menyatakan kekesalannya karena dianggap masih dibayangi atau dikendalikan oleh pendahulunya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu tentang pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo telah menjadi wacana publik yang cukup kuat, bukan sekadar gosip yang beredar di ruang informal.
Akar terbentuknya wacana
Wacana publik mengenai kedekatan Prabowo dan Jokowi terbentuk melalui rangkaian peristiwa politik dan persepsi yang terakumulasi sejak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019. Setidaknya ada tiga faktor yang kerap disebut sebagai fondasi anggapan bahwa Jokowi memiliki kendali atau pengaruh besar atas Prabowo.
Pertama, endorsement politik Jokowi pada masa Pilpres 2024 yang memunculkan istilah “cawe-cawe”. Puncak perdebatan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—untuk maju sebagai calon wakil presiden. Putusan ini menjadi kontroversial karena melibatkan Anwar Usman, paman Gibran sekaligus Ketua MK saat itu, dan dipandang sebagian aktivis pro-demokrasi sebagai bentuk intervensi istana terhadap demokrasi yang berkeadilan.
Kedua, pengakuan terbuka Prabowo mengenai peran Jokowi dalam kemenangannya. Dalam pidato pada acara ulang tahun ke-17 Partai Gerindra pada Februari 2024, Prabowo menyebut bantuan Jokowi secara gamblang, yang kemudian disambut dengan teriakan “Hidup Jokowi!”. Di mata publik, momen ini mempertegas kedekatan politik keduanya sekaligus menimbulkan kesan adanya utang budi.
Ketiga, sorotan terhadap komposisi kabinet yang dinilai mengakomodasi figur-figur yang disebut sebagai “orang Jokowi”. Tak lama setelah pelantikan, narasi “kabinet titipan” mengemuka, seiring perhatian publik dan media pada sejumlah posisi strategis yang diisi tokoh yang diasosiasikan dekat dengan Jokowi.
Di ruang digital, diskusi podcast politik dengan jumlah pendengar besar turut merawat narasi tentang kuatnya pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo. Perbincangan semacam itu ikut membentuk memori politik publik mengenai kedekatan kepentingan keduanya.
Bukan sekadar persepsi
Wacana kedekatan Prabowo-Jokowi juga sejalan dengan sejumlah analisis akademik terkait dinamika politik menjelang dan setelah Pemilu 2024.
Marcus Mietzner (2024) dalam artikelnya Jokowi’s Pyrrhic Victory menilai dukungan Jokowi kepada Prabowo merupakan pilihan strategis setelah berbagai skenario lain—seperti perpanjangan masa jabatan presiden—tidak terwujud. Menurutnya, aliansi ini menguat karena kalkulasi politik jangka panjang, dan salah satu faktor penguat utamanya adalah kesediaan Prabowo menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden.
Burhanuddin Muhtadi dalam artikel Collective Memory, Democratic Ambivalence, and Authoritarian Notions of Democracy: Explaining the Rise of Prabowo Subianto (2025) menyoroti strategi rebranding Prabowo yang dikenal sebagai “gemoy”. Strategi tersebut, menurut Muhtadi, berfungsi ganda: menyesuaikan diri untuk meraih dukungan Jokowi dan pengikutnya, sekaligus menarik pemilih muda yang jumlahnya besar.
Muhtadi juga mencatat adanya pergeseran memori kolektif: citra Prabowo yang sebelumnya kuat dikaitkan dengan masa lalu, perlahan berubah sehingga publik lebih mengasosiasikannya sebagai “orangnya” Jokowi ketimbang sebagai figur yang merepresentasikan warisan Orde Baru.
Sementara itu, riset Wijaya dan Jayasuriya (2025) menyebut situasi politik di era Prabowo sebagai authoritarian statism, yakni kondisi ketika intervensi negara berlangsung berlebihan di sektor sipil. Dalam pandangan riset tersebut, penggunaan aparatur negara yang represif dan militerisme yang menguat pada era Jokowi berlanjut dan menjadi konfigurasi yang lebih mencengkeram pada era Prabowo.
Prabowo dan realisme kekuasaan
Di tengah kedekatan politik yang terbentuk, Prabowo dinilai tidak mungkin mengabaikan peran Jokowi dalam mengantarkannya ke kursi presiden setelah tiga kali gagal dalam kontestasi pilpres. Namun, dalam waktu yang sama, Prabowo juga digambarkan sebagai seorang realis yang berupaya mengonsolidasikan kekuasaan berdasarkan kalkulasi kepentingan politiknya sendiri.
Sejumlah keputusan disebut sebagai penanda independensi yang sekaligus membantah anggapan bahwa Prabowo hanya “boneka”. Salah satunya adalah pemberhentian Budi Arie Setiadi—Ketua Umum Projo yang dikenal sebagai loyalis Jokowi—dari jabatan Menteri Koperasi pada September 2025.
Contoh lain muncul dalam evaluasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), program warisan Jokowi. Meski menyatakan komitmen untuk melanjutkan, Prabowo memangkas alokasi anggaran IKN dalam RAPBN 2026. Pada saat yang sama, Prabowo terlihat memprioritaskan alokasi APBN yang cukup besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulannya.
Memori publik dan tantangan pemerintahan
Memori politik publik tentang relasi Prabowo-Jokowi dinilai telah terbentuk dan sulit dihapus. Prabowo mencapai puncak kekuasaan melalui serangkaian manuver politik, endorsement, dan kompromi elite pada era sebelumnya. Namun, dinamika politik juga memperlihatkan upaya Prabowo membangun fondasi kekuasaan atas nama dirinya sendiri.
Di luar upaya membantah isu “bayang-bayang” Jokowi, tantangan terbesar Prabowo berada pada pengelolaan mandat rakyat yang kini berada di tangannya. Dalam konteks itu, Prabowo juga dihadapkan pada tuntutan memulihkan muruah demokrasi, termasuk penguatan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta penyediaan ruang sipil yang aman—sebagai ukuran apakah ia benar-benar ingin menunjukkan arah pemerintahan yang berbeda dari rezim sebelumnya.
