Jakarta — Menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kembali mengemuka. Disebutkan ada setidaknya 49 tokoh yang disiapkan untuk menerima status pahlawan nasional, dengan 24 nama di antaranya masuk daftar prioritas.
Namun, rencana tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Sejumlah sejarawan dan unsur masyarakat menyatakan keberatan terhadap beberapa nama yang diusulkan. Perdebatan paling menonjol muncul terkait usulan mantan Presiden RI Soeharto sebagai salah satu calon penerima gelar pahlawan nasional.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menyatakan Soeharto dinilai memenuhi syarat untuk memperoleh gelar tersebut. Ia juga menepis anggapan bahwa Presiden kedua RI itu terlibat dalam peristiwa genosida 1965.
Fadli turut memaparkan sejumlah hal yang disebut sebagai jasa Soeharto bagi negara. Salah satunya, menurut Fadli, adalah peran Soeharto dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949. Ia menyebut serangan itu menjadi salah satu tonggak penting yang menunjukkan Republik Indonesia masih ada, di tengah klaim Belanda saat itu bahwa Republik Indonesia telah berhenti eksis.
Wacana pengusulan tokoh-tokoh sebagai pahlawan nasional, termasuk nama Soeharto, disebut bukan hal baru. Sejak nama Soeharto pertama kali dimunculkan sebagai tokoh penerima tanda jasa pahlawan nasional, polemik telah muncul, baik dari kalangan sejarawan maupun lembaga pemerintah.
Di sisi lain, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta agar usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dikaji ulang. Ia menilai kontroversi di publik terkait usulan tersebut masih sangat tinggi dan berharap proses pemberian gelar pahlawan nasional benar-benar dilakukan melalui kajian yang matang.
Perdebatan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai kriteria yang semestinya digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional, di tengah perbedaan pandangan yang berkembang di ruang publik.
