Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik setelah capaian kerjanya dalam dua bulan pertama menjabat ramai diperbincangkan. Perhatian itu salah satunya muncul melalui video yang diunggah kreator konten Salsa Erwina, yang memuji rekam jejak dan sejumlah langkah kebijakan Purbaya.
Dalam video tersebut, Salsa menilai Purbaya mendapatkan jabatan bukan karena “giveaway politik”, melainkan ditopang latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional. Ia menyebut Purbaya menempuh pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Amerika Serikat, hingga meraih gelar master dan doktor (PhD).
Salsa juga menyinggung pengalaman Purbaya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2020–2025. Menurutnya, posisi itu menunjukkan kepercayaan terhadap Purbaya dalam mengelola sektor keuangan sebelum masuk kabinet.
Sejumlah langkah yang disorot dalam video tersebut antara lain penyaluran dana besar ke bank Himbara hingga Rp200 triliun untuk memperkuat likuiditas perbankan. Selain itu, disebut pula kebijakan tidak menaikkan cukai rokok yang dinilai penting untuk menjaga pemulihan industri hasil tembakau.
Langkah lain yang disebut adalah menghadirkan ahli dari luar Kementerian Keuangan untuk memperbaiki efektivitas penyerapan anggaran, serta menarik anggaran belanja yang tidak terserap agar dapat dialihkan dan diimplementasikan lebih cepat ke sektor yang membutuhkan.
Salsa juga menyoroti kebijakan pembebasan PPh 21 bagi pekerja padat karya dengan penghasilan di bawah nominal tertentu sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Ia turut menyebut langkah memerangi produk tekstil ilegal dari Cina yang diklaim telah menguasai 99 persen pasar busana dalam negeri.
Selain itu, video tersebut menyinggung keputusan Purbaya yang disebut menolak pembayaran tagihan Kereta Cepat, yang dinilai sebagai sikap tegas terkait penggunaan anggaran negara.
Menurut Salsa, rangkaian kebijakan itu menunjukkan kerja yang cepat dan terukur serta berpihak pada masyarakat. Ia juga menilai Purbaya menjelaskan kebijakan secara terbuka sehingga publik dapat memahami langkah pemerintah, dan menyebut transparansi dibutuhkan di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap pejabat negara.
Dalam videonya, Salsa turut menyinggung fenomena politisi yang mengandalkan buzzer, konsultan, hingga peningkatan dana reses untuk memperbaiki citra. Ia berpendapat hal itu terjadi karena kurangnya kebijakan yang dirasakan pro rakyat. Sebaliknya, ia menilai dukungan publik terhadap figur seperti Purbaya muncul secara alami karena hasil kerja yang dianggap nyata.
Salsa menutup pernyataannya dengan menilai kritik terhadap gaya Purbaya tidak seharusnya mengaburkan capaian yang telah disebutkan. “Kalau kerjanya bagus, rakyat pasti suka,” ujarnya.
