Sejumlah informasi menyesatkan kembali beredar di media sosial dalam sepekan terakhir. Isu yang ramai dibicarakan antara lain klaim kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah, video serangan drone yang salah lokasi, foto manipulatif terkait pesepak bola Cristiano Ronaldo, tautan palsu Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, hingga kabar keliru mengenai status baru aparatur sipil negara (ASN).
Berikut rangkuman hasil penelusuran fakta yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com.
Klaim BBM naik 10 persen per 1 April 2026 tidak benar
Beredar narasi yang menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan harga BBM naik 10 persen per 1 April 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan konteks narasi tersebut keliru.
Bahlil tidak mengumumkan kenaikan harga BBM, melainkan menanggapi isu kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia merujuk pada formulasi harga BBM yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022, yang mengatur harga bensin RON 95 dan RON 98 untuk industri dan non-industri.
Dalam pernyataannya pada Senin (30/3/2026), Bahlil mengatakan, “Kalau yang industri, tanpa diumumkan pun dia terus terjadi (perubahan) berdasarkan harga pasar.”
Sementara itu, BBM subsidi disebut tetap: Pertalite Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Video serangan drone diklaim di Dubai, faktanya terjadi di Bahrain
Di media sosial beredar video pesawat nirawak (drone) Iran yang diklaim menghantam Kantor Citibank di Dubai. Penelusuran menunjukkan lokasi peristiwa dalam video tersebut bukan di Dubai, melainkan di Bahrain.
Drone Iran disebut menghantam sebuah gedung apartemen di Manama, Bahrain, pada 28 Februari 2026.
Foto Ronaldo memegang bendera Palestina merupakan manipulasi
Foto Cristiano Ronaldo membentangkan bendera Palestina juga beredar luas. Pemeriksaan menunjukkan foto tersebut merupakan konten manipulatif.
Foto aslinya diambil saat Ronaldo merayakan keberhasilan Real Madrid meraih gelar Liga Champions pada 2017. Dalam versi asli, Ronaldo memegang bendera Portugal, yang kemudian disunting sehingga tampak seperti bendera Palestina.
Tautan “cek BSU 2026” terindikasi phishing
Warganet juga membagikan tautan yang diklaim dapat digunakan untuk mengecek penyaluran BSU senilai Rp 600.000 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Namun, Kemenaker disebut belum mengumumkan kelanjutan program BSU pada 2026.
Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, memastikan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU. Tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Berdasarkan penelusuran, pola tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing.
Klaim status baru ASN tidak benar
Informasi lain yang beredar adalah klaim mengenai status baru ASN yang dikaitkan dengan pernyataan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suherman, terutama terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hasil pemeriksaan menyatakan informasi tersebut tidak benar. BKN membantah narasi mengenai status baru ASN. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya ada dua kategori ASN, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Tidak ada istilah lain atau status baru bagi ASN.
Informasi keliru ini disebut beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK.
