Rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara menuai kritik dan memicu perdebatan di tengah industri otomotif nasional. Kendaraan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam rencana pengadaan itu, Agrinas disebut akan mendatangkan 35.000 unit pick up 4x4 merek Mahindra, 35.000 unit pick up 4x4 merek Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Total nilai pengadaan diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun. Perusahaan menyatakan India dipilih karena kapasitas produksi yang besar, harga kompetitif, serta waktu pengiriman yang relatif cepat. Sebanyak 1.000 unit dilaporkan telah tiba di Indonesia sebagai tahap awal realisasi program.
Namun, kebijakan impor tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah membatalkan impor CBU tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin Saleh Husin menilai industri otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan untuk program tersebut.
Dari parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda pelaksanaan impor hingga ada kajian menyeluruh mengenai dampaknya terhadap industri nasional serta penggunaan anggaran negara.
Penolakan juga disampaikan anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo. Ia menyoroti minimnya transparansi dalam proses pengadaan, sekaligus mempertanyakan kesiapan layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang.
Firman menilai persoalan tidak semata pada harga kendaraan yang dinilai lebih murah. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek servis, jaringan bengkel, ketersediaan sparepart, hingga nilai jual kembali kendaraan. Ia mengingatkan, tanpa dukungan distribusi dan layanan purna jual yang memadai, kendaraan berpotensi mangkrak, terutama bila ditempatkan di desa-desa yang minim fasilitas perawatan.
"Jangan sampai mobil-mobil itu hanya menjadi beban anggaran karena tidak bisa dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai langkah impor telah melalui pertimbangan strategis. Ia berpendapat kapasitas industri otomotif India memungkinkan pengadaan dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat, sehingga dapat mempercepat implementasi program KDKMP.
Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan program pemerintah dan perlindungan industri dalam negeri. Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi komprehensif sebelum melanjutkan impor dalam skala besar agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
