Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk mengatasi persoalan gizi anak dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi. Namun, riset terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program ini mulai menghadapi persoalan serius, terutama terkait dugaan keterkaitan pengelola dengan jejaring politik serta minimnya transparansi.
Dalam penelitian terhadap 102 yayasan pengelola MBG di 38 provinsi, ICW menemukan 89 yayasan yang disebut terafiliasi dengan partai politik, keluarga pejabat, atau jaringan relawan. Dari jumlah itu, 28 yayasan disebut memiliki keterkaitan dengan partai politik. ICW juga mencatat empat pengurus yayasan merupakan anggota DPR atau DPRD aktif, serta sembilan yayasan terhubung dengan birokrasi maupun simpul relawan kampanye.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai netralitas program publik yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. ICW menilai keterlibatan aktor politik dalam pengelolaan MBG membuka risiko patronase yang dapat menggeser tujuan utama program.
Selain soal afiliasi, ICW juga menyoroti keterbatasan informasi yang tersedia untuk publik. Lembaga itu mencatat minimnya data mengenai jumlah dapur MBG yang benar-benar beroperasi, siapa operator di lapangan, serta bagaimana standar mutu makanan diterapkan. Ketertutupan ini dinilai menyulitkan masyarakat untuk melakukan verifikasi independen atas pelaksanaan program.
ICW menyebut pemerintah memiliki ruang untuk memberikan penjelasan atau bantahan atas temuan tersebut. Namun, menurut ICW, upaya membangun kepercayaan publik tidak cukup hanya dengan pernyataan, melainkan perlu disertai langkah perbaikan yang terukur.
Sejumlah langkah yang didorong antara lain pembukaan data seluruh yayasan pengelola beserta struktur kepengurusannya kepada publik, audit ulang mekanisme seleksi pengelola agar tidak dipengaruhi kepentingan partisan, serta penegasan tata kelola mutu pangan dan sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaannya.
Di tengah besarnya anggaran dan dampak program terhadap anak-anak, ICW menekankan pentingnya menjaga transparansi dan integritas agar MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal. Tanpa perbaikan tata kelola, program yang dimaksudkan untuk memperkuat gizi dan masa depan generasi muda dikhawatirkan rentan terseret kepentingan politik.
