Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 mengemuka sebagai ruang evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam rangkaian forum yang berlanjut ke Panitia Khusus (Pansus) bersama pihak eksekutif, anggota dewan Ryadlus Sholihin Firdaus menekankan pentingnya pembahasan yang tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan berbasis data dan berdampak nyata.
Ryadlus mendorong perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan parkir. Dari sekitar 107 titik parkir di Kota Probolinggo, ia menilai belum semuanya berjalan efektif. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan menyajikan data rinci untuk memetakan titik yang produktif dan titik yang justru berpotensi membebani daerah.
“Jangan sampai keberadaan juru parkir tidak memberi kontribusi signifikan. Harus jelas efektivitasnya,” ujar Ryadlus dalam pembahasan.
Selain parkir, Ryadlus menyoroti kinerja Pudam Bayuangga. Ia mengungkap adanya kerugian hampir Rp300 juta akibat kerusakan jaringan pipa yang dipicu proyek Kementerian PUPR pada akhir tahun 2025. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara konkret, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Ryadlus juga mengkritisi struktur organisasi di tubuh Pudam yang dinilai belum efisien. Sejumlah jabatan disebut tidak memiliki indikator kinerja yang jelas, termasuk posisi paralegal. “Kita harus ukur dampaknya. Kalau tidak jelas kontribusinya, ini bisa jadi beban organisasi,” tegasnya.
Dalam dinamika rapat Pansus, Ryadlus turut mendorong perubahan mekanisme pembahasan agar lebih efektif. OPD tidak lagi diminta melakukan paparan panjang, melainkan langsung masuk ke sesi tanya jawab yang diarahkan pada persoalan krusial. Mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses evaluasi sekaligus memperdalam substansi pembahasan.
Isu transparansi anggaran juga menjadi perhatian, salah satunya terkait penggunaan dana Rp9 miliar dari pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih menimbulkan perbedaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif. Ryadlus menilai kejelasan status dan pemanfaatan anggaran semacam itu penting untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik.
Di sisi lain, pembahasan juga menampung aspirasi anggota dewan terkait pelayanan publik, termasuk penerangan jalan dan penguatan identitas RSUD Ar-Rozi. Ryadlus memandang masukan tersebut sebagai kebutuhan masyarakat yang tidak semestinya diabaikan.
Ia menegaskan fungsi pengawasan DPRD harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. “Evaluasi ini harus berdampak. Bukan sekadar laporan selesai, tapi ada perbaikan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
