Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sasaran informasi palsu yang beredar di media sosial. Sejumlah unggahan mencatut nama dan video Dedi Mulyadi untuk menarik perhatian warganet, mulai dari klaim program “tebus motor murah” hingga ajakan terkait bantuan uang dan promosi situs judi online.
Sejumlah konten tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan tidak benar. Modus yang digunakan beragam, termasuk menyertakan tautan atau nomor WhatsApp untuk mengarahkan pengguna agar menghubungi pihak tertentu.
Salah satu hoaks yang beredar adalah video yang diklaim berisi pernyataan Dedi Mulyadi tentang program tebus motor murah seharga Rp400 ribu. Unggahan itu muncul di Facebook pada 7 April 2026, disertai narasi yang meminta orang melakukan pembayaran melalui “admin” dan mengklik tombol WhatsApp yang dicantumkan. Hasil penelusuran menyebutkan klaim tersebut tidak benar dan video yang digunakan merupakan cuplikan kegiatan Dedi Mulyadi dari waktu yang telah lama.
Hoaks lain menampilkan video Dedi Mulyadi seolah mempromosikan situs judi online tertentu. Konten tersebut diunggah di Facebook pada 1 April 2026 dengan narasi yang menyatakan situs tersebut “resmi” dan disertai ajakan untuk segera mendaftar. Klaim bahwa Dedi Mulyadi mempromosikan situs judi online itu dinyatakan hoaks.
Selain itu, beredar pula unggahan video yang mengklaim Dedi Mulyadi akan membagikan bantuan Rp50 juta hanya dengan menulis komentar di Facebook. Postingan tersebut diunggah akun bernama “Bapak Aing” pada 9 Januari 2026. Dalam narasinya, pengguna diminta mengikuti akun dan menulis komentar tertentu, sementara di kolom komentar tersedia nomor WhatsApp untuk pendataan pihak yang mengaku membutuhkan bantuan. Klaim pembagian bantuan Rp50 juta melalui mekanisme tersebut dinyatakan tidak benar.
Rangkaian hoaks ini menunjukkan pola serupa: memanfaatkan potongan video tokoh publik, menambahkan narasi persuasif, lalu mengarahkan warganet ke kontak atau tautan tertentu. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap unggahan yang menjanjikan bantuan instan, transaksi murah tidak masuk akal, atau promosi yang mengatasnamakan pejabat publik tanpa informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
