Komite Tetap Majelis Nasional mengumumkan sidang pertama Majelis Nasional ke-16 dijadwalkan dibuka pada 6 April 2026 dan berlangsung selama 14 hari. Agenda sidang akan dibagi menjadi dua fase dengan fokus pada persoalan kepegawaian, legislasi, pembahasan sosial-ekonomi, serta sejumlah isu penting pascapemilu.
Rencana tersebut dibahas saat Komite Tetap Majelis Nasional melanjutkan sesi ke-55 pada sore 2 Maret. Dalam pertemuan itu, Komite Tetap meninjau laporan pekerjaan Majelis Nasional terkait petisi warga untuk Februari 2026, sekaligus memberikan masukan untuk kedua kalinya mengenai persiapan sidang pertama Majelis Nasional ke-16.
Berdasarkan laporan persiapan, sidang akan dibuka pada pagi hari 6 April 2026 dan ditutup pada 25 April 2026. Fase pertama berlangsung 6–11 April 2026 dan terutama diarahkan pada urusan organisasi serta kepegawaian. Setelah itu, waktu sidang akan digunakan untuk pekerjaan legislasi dan pembahasan program pengawasan Majelis Nasional untuk tahun 2027.
Fase kedua dijadwalkan pada 20–25 April 2026. Pada tahap ini, Majelis Nasional melanjutkan pekerjaan legislasi, membahas isu sosial-ekonomi dan anggaran negara, serta melakukan pemungutan suara untuk pengesahan undang-undang dan resolusi. Selama sidang, Majelis Nasional akan mempertimbangkan dan memberikan masukan terhadap 11 rancangan undang-undang dan resolusi hukum normatif, 4 kelompok isu terkait sosial-ekonomi, anggaran negara, dan pengawasan, serta 9 kelompok isu lainnya.
Ketua Komite Hukum dan Keadilan, Hoang Thanh Tung, menilai tenggat persiapan hingga 6 April tergolong singkat. Ia mengusulkan agar Komite Tetap Majelis Nasional mempertimbangkan dan memberikan pendapat mengenai rancangan undang-undang pada fase kedua sidang Komite Tetap, yakni 16 dan 17 Maret. Jika masih terjadi keterlambatan, ia menyarankan Pemerintah menunda penyerahan berkas ke sidang kedua.
Laporan persiapan juga menyebutkan penyelenggaraan sidang terus diinovasi untuk memperkuat transformasi digital, termasuk pembatasan waktu maksimal lima menit untuk mempresentasikan proposal dan laporan mengenai rancangan undang-undang serta resolusi hukum normatif.
Dalam memimpin pembahasan, Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menegaskan urusan kepegawaian menjadi fokus utama sidang pertama Majelis Nasional ke-16. Ia menyatakan sidang akan disiarkan langsung melalui radio dan televisi sejak pemaparan rancangan Resolusi tentang pemilihan Ketua Majelis Nasional, Presiden, Perdana Menteri, dan sejumlah jabatan lainnya, hingga menjelang upacara pengambilan sumpah.
Tran Thanh Man juga meminta seluruh lembaga, organisasi, dan unit terkait memaksimalkan waktu persiapan agar sidang berjalan efektif dan memenuhi tugas yang ditetapkan. Ia mendorong percepatan penyelesaian persiapan pascapemilu untuk memudahkan pengiriman dokumen undangan sidang dan pengumpulan pendapat mengenai program sidang kepada anggota Majelis Nasional terpilih sebelum pembukaan, sesuai ketentuan. Ia menyebut Kantor Majelis Nasional akan menerima, merevisi, dan menyempurnakan program sidang, termasuk kemungkinan penyesuaian hingga tiga atau empat kali. Ia juga meminta Pemerintah menyiapkan rencana pengelolaan urusan sosial-ekonomi dengan mempertimbangkan konflik yang berkembang di Timur Tengah.
Sebelumnya, Komite Tetap Majelis Nasional memberikan pendapat atas laporan petisi warga Februari 2026. Laporan itu mencatat pemilih dan masyarakat di seluruh negeri merayakan Tahun Baru Imlek baru-baru ini dengan gembira, sehat, aman, dan ekonomis. Mereka menyampaikan antusiasme dan kepercayaan terhadap kepemimpinan Partai dan Negara, sekaligus meminta perhatian berkelanjutan untuk memperkuat pemberantasan korupsi serta pelaksanaan resolusi Politbiro terkait pengembangan sosial-ekonomi sejak awal tahun.
Dalam laporan yang sama, pemilih juga menilai pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 dan anggota Dewan Rakyat di semua tingkat untuk periode 2026–2031 sebagai peristiwa politik besar. Mereka berharap para anggota terpilih menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan kebijakan utama dan pembangunan nasional.
Sejumlah kekhawatiran publik turut disampaikan, termasuk keselamatan lalu lintas dan kebersihan makanan. Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Thi Thanh menekankan perlunya perhatian lebih pada reformasi prosedur administrasi dalam penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat, meningkatnya kompleksitas penipuan daring, serta kenaikan biaya hidup dan tekanan pengeluaran, termasuk biaya bimbingan belajar tambahan. Ia juga menyoroti evaluasi setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 29 Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, dengan catatan bahwa biaya bimbingan belajar tambahan dinilai lebih tinggi dibanding sebelum surat edaran tersebut.
Terkait masih adanya rekomendasi dan pendapat yang telah melewati batas waktu tanggapan namun belum dijawab, Wakil Ketua Majelis Nasional Tran Quang Phuong menyebut banyak lembaga belum menanggapi masukan setelah Sidang ke-10, dan beberapa hanya menjawab sebagian kecil. Ia menambahkan batas waktu yang disebutkan adalah 15 Maret, serta menilai sejumlah pihak masih perlu didorong untuk menyelesaikan tanggapan.
Tahap kedua dari sesi ke-55 Komite Tetap Majelis Nasional dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 16 dan 17 Maret 2026.
