Jakarta — Sejumlah survei terbaru dari beberapa lembaga, termasuk Litbang Kompas, menunjukkan tren positif pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Prabu Revolusi, menilai stabilitas politik dan ekonomi dalam tiga bulan terakhir menjadi faktor utama yang membuat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tetap tinggi.
Prabu menyampaikan, stabilitas tersebut memungkinkan pemerintah menyelesaikan berbagai program prioritas. Ia menyebut pembangunan infrastruktur serta transformasi digital sebagai program yang manfaatnya dinilai langsung dirasakan masyarakat.
“Kestabilan politik dan ekonomi selama ini memungkinkan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Prabu dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, Jumat (4/10).
Menurut Prabu, kondisi stabil itu turut tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5 persen. Ia menambahkan, capaian tersebut terjadi setelah Indonesia keluar dari pandemi Covid-19 dan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam paparannya, Prabu mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta–Bandung yang disebut memangkas waktu perjalanan menjadi 30 menit. Ia juga menyinggung transformasi digital yang berlangsung pada era pemerintahan Jokowi.
Selain faktor kebijakan, Prabu menilai gaya kepemimpinan Jokowi turut memengaruhi persepsi publik. Ia menyebut Jokowi memiliki gaya yang dekat dengan masyarakat dan meninggalkan kesan bagi sebagian warga.
Prabu juga menyinggung adanya perbedaan antara dinamika opini di ruang digital dan kondisi di kehidupan sehari-hari. Menurutnya, masyarakat kelas menengah tidak terpengaruh secara signifikan oleh kehebohan di dunia maya, sehingga muncul disparitas antara kepuasan yang terlihat di media sosial dan yang dirasakan di dunia nyata.
Terkait kebijakan pemerintah mengenai media sosial, Prabu menegaskan regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi ekspresi masyarakat. Ia menyebut aturan tersebut ditujukan untuk menangkal informasi bohong atau hoaks serta menjaga ekosistem digital.
“Regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi kebebasan bicara, tapi untuk menjaga agar ekosistem digital tetap sehat dan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan bermanfaat,” ujarnya.
Ia menilai, kepuasan publik yang masih tinggi mencerminkan apresiasi masyarakat atas berbagai program dan terobosan yang telah dijalankan hingga akhir masa jabatan Jokowi, sekaligus menjadi modal bagi pemerintahan berikutnya.
