Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pemerintahnya berencana mengakui negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB pertengahan September 2025. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat kabinet luar biasa selama sekitar satu setengah jam di Downing Street pada Selasa, 29 Juli 2025.
Pengumuman tersebut muncul hanya lima hari setelah Starmer, usai percakapan darurat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz, mengatakan pengakuan negara Palestina sebaiknya menjadi bagian dari “rencana luas yang pada akhirnya bermuara pada solusi dua negara”. Sejumlah pengamat menilai pidato Starmer terdengar “prinsipil dan bersejarah”, namun menekankan bahwa skala krisis di lapangan menuntut lebih dari sekadar deklarasi.
Dalam pernyataannya, Starmer mengaitkan rencana pengakuan Palestina dengan serangkaian syarat. Israel diminta mengambil langkah besar untuk mengurangi penderitaan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian permanen. Namun, pengaturan syarat itu menuai sorotan karena jika langkah-langkah tersebut dilakukan, pengakuan negara Palestina justru tidak akan diberikan. Pada saat yang sama, Hamas diminta membebaskan seluruh sandera serta menarik diri dari rencana pemerintahan Gaza di masa depan.
Starmer menjelaskan perubahan sikap yang cepat itu didorong keyakinan bahwa peluang menuju “rencana luas untuk solusi dua negara” semakin menipis.
Reaksi keras datang dari Tel Aviv dan Washington, disusul pemberitaan media pro-Israel di Inggris. Daily Telegraph mengutip pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara The Times dan Daily Mail menggemakan kritik dengan nada bahwa langkah Starmer dianggap “memberi hadiah kepada Hamas”.
Di dalam negeri, kontroversi juga muncul dari kalangan legislatif dan komunitas. Sebanyak 40 anggota Majelis Lord memperingatkan Jaksa Agung Inggris bahwa pengakuan Palestina berpotensi bertentangan dengan hukum internasional. Dewan Perwakilan Yahudi Inggris menggelar pertemuan darurat sebelum bertemu pemerintah untuk meminta penjelasan.
Di sisi lain, kelompok pro-Palestina menyambut rencana pengakuan tersebut, tetapi mengkritik syarat-syarat yang diajukan. Mereka mendorong pemerintah menerapkan embargo total ekspor senjata ke Israel, menangguhkan perjanjian dagang, serta menggalang dukungan Eropa untuk langkah serupa.
Tekanan politik terhadap pemerintah juga datang dari parlemen. Menurut BBC, lebih dari 220 anggota parlemen dari sembilan partai—sekitar separuhnya dari Partai Buruh—menandatangani surat yang mendesak pengakuan negara Palestina. Dukungan juga datang dari sejumlah tokoh kabinet, termasuk Wakil Ketua Partai Angela Rayner, Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, Menteri Lingkungan Ed Miliband, Menteri Kebudayaan Lisa Nandy, dan Menteri Kesehatan Wes Streeting.
Survei YouGov pada 18 Juni 2025 mencatat tren meningkatnya dukungan publik untuk gencatan senjata segera, embargo senjata ke Israel, pelaksanaan perintah penangkapan PM Netanyahu oleh Mahkamah Internasional, serta pengakuan negara Palestina.
Tekanan itu terjadi di tengah kritik internal terhadap kebijakan domestik Partai Buruh, mulai dari pemangkasan tunjangan bagi warga miskin—yang ditentang 47 anggota parlemen Buruh—hingga target pengurangan imigran yang disebut tidak tercapai. Sebagian pengamat menilai langkah Starmer bukan hanya keputusan politik luar negeri, melainkan juga strategi meredam ketidakpuasan di basis partai, terutama dari kelompok yang vokal mendukung Palestina.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Inggris, Emily Thornberry, membela sikap pemerintah. Dalam wawancara dengan podcast News Agents, ia menegaskan pengakuan Palestina akan tetap dilakukan pada waktunya, karena Israel dipandang kecil kemungkinan memenuhi syarat-syarat yang diajukan. Thornberry juga menyebut Inggris bergerak seiring gelombang diplomasi yang dipimpin Arab Saudi, Prancis, dan Inggris untuk mengakhiri kebuntuan proses perdamaian berbasis solusi dua negara.
Isu Palestina di Inggris juga kerap dibaca dalam bayang-bayang sejarah. Peran Inggris pada masa Mandat dan keputusan politik pada awal abad ke-20 sering disebut sebagai fondasi krisis yang berlanjut hingga kini. Perdana Menteri Inggris era Perang Dunia I, David Lloyd George, tercatat mengikuti secara pribadi jalannya kampanye militer Jenderal Edmund Allenby di Palestina. Ketika Allenby merebut Yerusalem pada 11 Desember 1917, Lloyd George menyebutnya sebagai “hadiah Natal” bagi rakyat Inggris—sebuah momen yang, bagi rakyat Palestina, dipandang sebagai awal dari bencana yang semakin dalam dari dekade ke dekade.
Dalam pidato pada 1920, Lloyd George juga pernah mengatakan bahwa sejak kecil ia lebih banyak diajarkan sejarah Yahudi dibanding sejarah negerinya sendiri, serta memandang Palestina sebagai “Tanah Kitab Suci” dan tanah sekolah Minggu. Cara pandang semacam itu disebut ikut memengaruhi kebijakan Inggris, dan dalam konteks modern kerap dibandingkan dengan sikap tokoh seperti Tony Blair, Perdana Menteri Inggris 1997–2007, yang setelah lengser menjadi utusan khusus “Kuartet” (AS, Inggris, Prancis, Rusia) untuk isu Palestina. Selama delapan tahun, Blair dinilai tidak memberi terobosan berarti dan bahkan dituding menambah kerumitan. Jurnalis Daily Telegraph Peter Oborne pada 12 Desember 2012 menuduh Blair menganggap kepentingan Inggris dan Israel identik serta menolak menyerukan gencatan senjata.
Sikap baru pemerintah Inggris turut ditegaskan Menteri Luar Negeri David Lammy dalam konferensi tingkat tinggi di Markas PBB, New York, pada 28–30 Juli 2025, yang digelar untuk mendorong langkah konkret menuju solusi dua negara. Lammy mendapat tepuk tangan dari peserta, termasuk menteri luar negeri negara-negara Arab dan perwakilan Otoritas Palestina, ketika mengumumkan rencana pengakuan negara Palestina oleh London.
Dalam pidatonya, Lammy mengingatkan peran Arthur Balfour yang pada 1917 menandatangani deklarasi dukungan bagi pendirian “tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina”, namun juga berjanji tidak ada tindakan yang merugikan hak sipil dan agama penduduk Palestina. Lammy mengatakan janji itu tidak pernah dipenuhi dan menjadi tragedi sejarah yang terus berlangsung hingga hari ini.
Meski dinilai penting sebagai refleksi sejarah, sebagian pihak memandang langkah Starmer dan Lammy sebagai manuver politik di menit akhir, terutama jika Washington tetap pada dukungan tanpa syarat bagi Israel. Thornberry menyatakan bahwa saat berkunjung ke AS dan bertemu sejumlah anggota Kongres, ia tidak menemukan seorang pun yang bersedia membahas situasi Gaza.
Respons AS terhadap konferensi PBB itu juga memicu kontroversi. Menurut laporan Reuters pada 31 Juli 2025, AS memutuskan melarang masuk wakil Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina ke wilayahnya.
Sejumlah analis menilai keputusan Inggris kemungkinan tidak langsung mengubah realitas di lapangan. Namun, di tengah bencana kemanusiaan yang—menurut Amnesty International dan lembaga HAM Israel B’Tselem—telah mencapai level “pembersihan etnis” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”, langkah Inggris dan Prancis mengakui Palestina disebut dapat menambah dorongan pada “bola salju” dukungan internasional yang kini mencakup lebih dari 150 negara anggota PBB.
Dalam pandangan tersebut, pengakuan dari negara-negara Eropa berpotensi membuka ruang bagi perubahan sikap AS, termasuk di bawah pemerintahan Donald Trump yang dikenal dengan manuver mengejutkan. Namun, arah dan dampak kebijakan itu tetap bergantung pada perkembangan diplomatik serta situasi di Gaza dan sekitarnya dalam beberapa bulan ke depan.
