Survei Indekstat mencatat pengangguran, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan upah pekerja menjadi persoalan yang paling banyak disoroti publik pada awal pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 63,8 persen responden menilai tiga isu tersebut masih membebani masyarakat.

“Ini jadi PR pemerintah, terutama mencari akses pekerjaan karena masih banyak pengangguran,” ujar Direktur Indekstat, Ali Mahmudin, dalam rilis daring, Sabtu (21/2/2026).

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden berusia minimal 17 tahun di seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka pada 11–25 Januari 2026 dengan margin of error 2,9 persen.

Ali menjelaskan, selain pengangguran dan harga kebutuhan pokok, masyarakat juga mengeluhkan sejumlah masalah lain, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, rendahnya upah pekerja, tingginya pajak, serta kerusakan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan jalan tani.

Di luar isu ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan menjadi prioritas bagi 10,8 persen responden. Persentase yang sama, yakni 10,8 persen, juga menempatkan persoalan politik dan hukum sebagai perhatian utama.

Sementara itu, bidang pendidikan menjadi perhatian 5,3 persen responden, pertanian 3,2 persen, dan kategori lain 1 persen.

Ali menambahkan, sebagian besar persoalan yang muncul dalam survei masih serupa dengan pekerjaan rumah pada era pemerintahan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, seperti pengangguran, pengendalian harga BBM dan sembako, ekonomi dan kemiskinan, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun, ia menyebut ada isu yang dinilai baru pada era Prabowo–Gibran, yakni terkait penyaluran bantuan sosial yang dianggap belum merata. “Yang baru di era Prabowo - Gibran adalah permasalahan terkait kurang meratanya bantuan sosial,” ungkap Ali.

Merujuk temuan tersebut, hasil survei bidang ekonomi menuntut pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.