Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan kecenderungan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan sebagian institusi penegak hukum. Di sisi lain, lembaga eksekutif dan operasional seperti Presiden RI, Basarnas, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menempati posisi teratas dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Survei bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik” ini dilakukan pada 9–17 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi. IPO menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling (SMRS), dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia menjadi lembaga paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan 95,2 persen. Posisi berikutnya ditempati Basarnas (86,3 persen) dan TNI (84,5 persen). Di bawahnya, Kejaksaan Agung memperoleh 71,5 persen, disusul Mahkamah Konstitusi 64,8 persen dan BPI Danantara 60,7 persen.

Sejumlah lembaga lain berada pada tingkat kepercayaan menengah hingga rendah, antara lain Bawaslu (55,1 persen), Badan Komunikasi Pemerintah (47,5 persen), Mahkamah Agung (42,5 persen), Komnas HAM (40,6 persen), KPU (40,5 persen), Kantor Staf Presiden (40,2 persen), Dewan Ekonomi Nasional (40,0 persen), DPD (40,0 persen), serta Badan Ekonomi Kreatif (37,9 persen).

Adapun tiga lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah adalah DPR (30,3 persen), Polri (30,5 persen), dan partai politik (23,1 persen). Lembaga lain yang juga berada pada kelompok bawah ialah MPR (31,5 persen) dan KPK (31,0 persen).

Jika dibandingkan dengan survei IPO pada Mei 2025, penurunan kepercayaan tampak terjadi di hampir semua lembaga. Pada Mei 2025, tingkat kepercayaan terhadap Presiden tercatat 97,5 persen, TNI 92,8 persen, dan Basarnas 86,3 persen. Sementara itu, Kejaksaan Agung sebelumnya berada di 76,0 persen dan Mahkamah Konstitusi 74,3 persen.

Dalam periode yang sama, sejumlah lembaga politik dan penegak hukum juga mengalami penurunan, termasuk KPK yang pada Mei 2025 masih berada di 55,9 persen, Polri 46,6 persen, DPR 45,8 persen, serta partai politik 43,0 persen.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menilai tren ini sebagai indikasi menurunnya legitimasi politik di mata masyarakat. Menurutnya, publik semakin menilai lembaga berdasarkan hasil kerja yang dirasakan, bukan semata simbol politik. “Publik kini menilai lembaga berdasarkan hasil kerja, bukan sekadar simbol politik. Lembaga yang konkret seperti Basarnas dan TNI memperoleh kepercayaan lebih,” ujar Dedi dalam rilis survei dan diskusi media di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.