Mayoritas publik menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung masih menjadi sistem yang paling cocok. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas mencatat, 77,3 persen responden menyatakan pilkada langsung merupakan pilihan yang sesuai.

Meski demikian, publik juga menginginkan perbaikan dalam pelaksanaan pilkada langsung. Perbaikan yang paling banyak disuarakan adalah pencegahan politik uang, sebagaimana diharapkan oleh 43,3 persen responden.

Selain pencegahan politik uang, responden juga menyoroti sejumlah aspek lain yang dinilai perlu dibenahi. Di antaranya pengetatan aturan calon (17,2 persen), peningkatan transparansi (16,1 persen), serta penurunan biaya kampanye (10 persen).

Dalam survei yang sama, hanya 5,6 persen responden menyatakan sistem pilkada melalui DPRD sebagai pilihan yang cocok. Sementara itu, 15,2 persen responden menyebut keduanya sama saja, dan 1,9 persen menjawab tidak tahu.

Jajak pendapat Litbang Kompas dilaksanakan pada 8–11 Desember 2025 dengan melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi. Margin of error survei ini tercatat sekitar 4,24 persen.

Di tengah preferensi publik tersebut, dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD disebut telah disampaikan oleh lima partai politik di DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih efisien dari sisi anggaran. Ia juga menilai mekanisme tersebut bisa lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga ongkos politik.

Dalam keterangannya pada Senin (29/12/2025), Sugiono mengatakan Gerindra mendukung rencana pelaksanaan pemilukada oleh DPRD untuk tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur. Ia turut menyoroti ongkos politik calon kepala daerah yang dinilai cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten.