JAKARTA – Lembaga riset Populi Center merilis hasil survei terbaru mengenai sikap masyarakat terhadap mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Temuan survei menunjukkan preferensi publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat dominan.

Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, mengatakan survei yang dilakukan pada Oktober 2025 dan dirilis pada akhir November tersebut mengonfirmasi kuatnya keinginan masyarakat agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut Afrimadona, 89,6 persen responden menyatakan gubernur sebaiknya dipilih langsung. Dukungan lebih tinggi tercatat untuk pemilihan bupati dan wali kota, yakni 94,3 persen.

Afrimadona menjelaskan, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan parlemen menjadi salah satu faktor penting di balik penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Dalam survei itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tercatat 51,7 persen, sedangkan terhadap parlemen 50,9 persen.

Dalam situasi tersebut, ia menilai perubahan sistem Pilkada tidak dapat hanya didasarkan pada alasan efisiensi atau payung hukum. Menurutnya, reformasi internal partai politik menjadi prasyarat penting sebelum wacana pemilihan melalui DPRD dapat dipertimbangkan secara serius.

Ia menekankan peran partai politik krusial dalam menentukan kualitas kepemimpinan daerah. Tanpa kaderisasi berkesinambungan, seleksi calon yang terbuka, serta tata kelola organisasi yang akuntabel, Pilkada lewat DPRD berisiko dipersepsikan sebagai proses tertutup dan elitis.

Afrimadona menyatakan mekanisme pemilihan melalui DPRD pada prinsipnya memungkinkan, tetapi harus mampu menjamin legitimasi politik, kualitas demokrasi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Tanpa prasyarat tersebut, perubahan sistem dinilai berpotensi melemahkan demokrasi lokal dan menggerus kepercayaan publik.