Komite Tetap Majelis Nasional pada 2 Maret memberikan pendapat untuk kedua kalinya terkait persiapan Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16. Dalam laporan pada pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Le Quang Manh menyampaikan bahwa sidang ini tidak hanya membahas isu struktur organisasi, personel, serta sejumlah persoalan sosial-ekonomi, tetapi juga diharapkan menjalankan pekerjaan legislatif dan agenda lain sebagaimana lazimnya sidang reguler pertengahan tahun.
Dalam Sidang Pertama itu, Majelis Nasional direncanakan mempertimbangkan dan memutuskan sejumlah kelompok agenda, meliputi: penetapan struktur organisasi dan personel; pembahasan 11 rancangan undang-undang dan resolusi normatif; empat kelompok isi terkait sosial-ekonomi, anggaran negara, dan pengawasan; serta sembilan kelompok isi lain yang laporannya telah diserahkan oleh instansi terkait untuk dipelajari para anggota Majelis Nasional.
Jadwal yang disiapkan menyebutkan, sesi persiapan akan digelar pada Minggu sore, 5 April 2026. Sidang dibuka pada pagi hari 6 April 2026 dan diperkirakan ditutup pada 25 April 2026.
Rencana awal pembahasan membagi sidang menjadi dua tahap. Tahap 1 berlangsung pada 6–11 April 2026 dengan fokus pada pengorganisasian dan isu-isu kepegawaian di awal sidang. Pada tahap ini juga dijadwalkan penyampaian proposal dan laporan, serta diskusi di komite dan sidang pleno mengenai beberapa rancangan undang-undang dan resolusi. Selain itu, Majelis Nasional akan meninjau dan membahas program pemantauan Majelis Nasional untuk tahun 2027, serta menyampaikan laporan dan membahas isu sosial-ekonomi dan anggaran negara dalam kelompok kerja.
Tahap 2 dijadwalkan pada 20–25 April 2026. Agenda tahap ini mencakup penyampaian laporan dan pembahasan rancangan undang-undang dan resolusi yang tersisa, pembahasan dan pemungutan suara mengenai isu sosial-ekonomi dan anggaran negara di aula sidang, serta pemungutan suara untuk menyetujui undang-undang dan resolusi.
Di antara dua tahap tersebut, terdapat jeda delapan hari, yakni 12–19 April 2026. Masa jeda ini dimaksudkan untuk memberi waktu kepada lembaga penyusun menyelesaikan berkas yang belum diajukan pada tahap pertama. Untuk rancangan yang telah dipresentasikan dan dibahas pada tahap pertama, instansi terkait diberi waktu mempelajari dan merevisi dokumen berdasarkan pendapat anggota Majelis Nasional, sebelum diserahkan kepada komite untuk diberi masukan dan disempurnakan, termasuk dari sisi bahasa, format, dan teknis penyajian sesuai ketentuan, sebelum diajukan untuk pemungutan suara.
Dalam tahap pertama sidang, lembaga-lembaga Majelis Nasional ke-16 juga dijadwalkan menggelar sesi pertama masing-masing untuk melaksanakan sejumlah tugas sesuai kewenangan, termasuk peninjauan resmi terhadap rancangan undang-undang dan resolusi yang diajukan pada sidang tersebut.
Terkait mekanisme pembahasan isu personel, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional mengusulkan penerapan metode yang disederhanakan. Dalam skema ini, Majelis Nasional tidak melakukan diskusi terpisah di dalam delegasi, melainkan memberikan pendapat dan membahas isu personel secara langsung dalam sidang pleno. Karena itu, agenda yang diusulkan dirumuskan secara umum sebagai “Majelis Nasional akan membahas.”
Untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi serta memudahkan pemilih dan masyarakat memantau jalannya sidang, selain sidang yang wajib disiarkan langsung melalui radio dan televisi sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat 4 Peraturan Tata Tertib Majelis Nasional, juga diusulkan agar pemilihan terkait personel disiarkan langsung di Televisi Vietnam dan Radio Vietnam. Siaran langsung dimulai sejak rancangan resolusi tentang pemilihan Presiden, Ketua Majelis Nasional, dan Perdana Menteri disampaikan, sebelum upacara pengambilan sumpah.
