UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan fasilitas kampus dan menjalankan transparansi anggaran sesuai aturan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas adanya pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum.
Rektor UIN Suska Riau, Prof Leny Nofianti, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menjalankan komitmen tersebut. Menurutnya, tim sudah mulai bekerja dan akan menindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan.
“Tim sudah mulai bekerja. Jika memang ditemukan adanya penyimpangan, maka Rektor akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar Leny pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Leny menyebut pihaknya prihatin dengan dugaan pelanggaran hukum yang muncul di tengah upaya UIN Suska Riau mempercepat penerapan Good University Governance secara kolektif kolegial di lingkungan kampus.
Ia menjelaskan, sejak blokir anggaran dibuka pada September 2025, pihaknya bekerja selama tiga bulan untuk merealisasikan anggaran. Dalam waktu yang disebutnya singkat itu, kampus memprioritaskan sarana dan prasarana untuk mahasiswa.
Leny juga menegaskan seluruh penggunaan anggaran di UIN Suska Riau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mempertanyakan alasan pengaduan hukum tersebut diajukan ketika proses audit belum selesai.
“Kami menjalankan kepatuhan dalam transparansi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran 2025 masih menunggu hasil audit oleh KAP dan proses audit BPK,” katanya.
Meski demikian, ia menyatakan UIN Suska Riau terbuka terhadap permintaan informasi dari publik sepanjang sesuai regulasi keterbukaan informasi. Ia mengarahkan pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi untuk menghubungi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kita terbuka terhadap permintaan informasi selama sesuai dengan regulasi keterbukaan informasi publik. Jika stakeholders membutuhkan informasi dapat menghubungi PPID,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, UIN Suska Riau menyatakan akan melakukan langkah nyata dalam peningkatan pelayanan mahasiswa dan reputasi akademik, salah satunya melalui rencana pendirian fakultas kedokteran. Selain itu, kampus juga menyebut sedang memproses penyelesaian gedung yang mangkrak bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami komitmen menjalankan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan memprioritaskan mutu akademik,” pungkas Leny.
