KENDARI — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menghadapi polemik internal setelah mengusulkan pergantian Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, dengan Syahrul Said. Usulan tersebut tertuang dalam surat bertanggal 30 Oktober 2025 dan memicu reaksi penolakan dari sejumlah pihak.
Sekretaris DPW Partai Nasdem Sultra, Muh. Tahir La Kimi, membenarkan adanya usulan pergantian itu. Ia menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan struktur serta dinamika internal partai.
Tahir La Kimi juga mengonfirmasi secara tidak langsung isu yang beredar mengenai salah satu alasan pergantian, yakni adanya protes dari anggota fraksi yang menilai kepemimpinan Tariala terlalu dekat dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi. “Ini adalah murni keputusan partai yang telah dipertimbangkan dengan matang,” kata Tahir La Kimi.
Di sisi lain, Ketua Umum Kesatuan Rakyat Muna Raya Menggugat (KERAMAT), Salianto, SM., MM, menilai kinerja La Ode Tariala selama ini justru positif dan mampu berkolaborasi demi pembangunan Sultra. Ia mendesak Partai Nasdem menyampaikan alasan yang transparan atas usulan pergantian tersebut.
Salianto juga mempertanyakan apakah proses pengusulan penggantian sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasdem. Menurutnya, usulan pergantian Ketua DPRD oleh DPW tanpa alasan yang jelas dan terukur dapat dinilai melampaui kewenangan yang diatur dalam AD/ART. “Usulan penggantian Ketua DPRD oleh DPW, tanpa alasan yang jelas dan terukur, bisa dianggap melampaui wewenang yang diatur dalam AD/ART,” ujar Salianto.
KERAMAT menyatakan akan melakukan aksi mengepung kantor DPW dan DPP Partai Nasdem apabila pergantian La Ode Tariala tetap dipaksakan tanpa dasar yang kuat. Mereka menuding langkah tersebut sebagai bentuk egoisme internal yang berpotensi mengorbankan kader terbaik.
Sementara itu, di tengah menguatnya isu pergantian, La Ode Tariala disebut tetap menjalankan tugasnya memimpin rapat DPRD Sultra. Sikap itu dinilai menunjukkan profesionalisme di tengah dinamika politik internal partainya.
