Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Selasa (24/2/2026), untuk mempercepat kepastian hukum pengadaan tanah bagi pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025. Lahan yang disiapkan tersebar di tiga lokasi, yakni Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare, Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, serta Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, seluas 4,6 hektare.
Selain Huntap, Fadly juga meminta dukungan untuk pengadaan tanah pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare. Rencana lahan tersebut terdiri dari tanah milik Pemerintah Kota Padang seluas 4 hektare dan tambahan pengadaan tanah seluas 4,1 hektare.
Fadly mengatakan percepatan diperlukan karena masih ada lahan yang belum bersertifikat serta terdapat persoalan turun waris. Ia berharap dukungan Kementerian ATR/BPN dapat mempercepat kepastian hukum agar pembangunan Huntap dan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kota Padang. Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan administrasi pertanahan.
“Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” kata Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Fadly juga memohon dukungan terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pascabencana hidrometeorologi.
