Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memaparkan strategi pengendalian banjir yang menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, terutama untuk wilayah timur. Ia menekankan pentingnya pemahaman infrastruktur secara menyeluruh dari hulu hingga muara sebagai dasar penyelesaian persoalan banjir.
Saat meninjau salah satu sungai di Semarang, Senin (23/2/2026), Agustina menyampaikan bahwa setelah dilakukan kajian, titik persoalan banjir yang sulit terkendali berada di muara. Menurutnya, proses penyelesaian untuk persoalan tersebut sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Agustina juga menilai banjir kiriman dari wilayah atas pada musim hujan merupakan kondisi yang sulit dihindari secara geografis. Karena itu, tantangan utama pemerintah adalah mengendalikan volume air agar tidak merendam permukiman.
Untuk mendukung upaya tersebut, Agustina meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun peta jalan (road map) infrastruktur yang mengintegrasikan jalan, saluran, dan sungai lintas kewenangan, baik pusat, provinsi, maupun kota.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah inventarisasi aset tanah milik Pemkot di sepanjang jalur air. Lahan tersebut direncanakan dimanfaatkan sebagai kolam-kolam retensi kecil yang saling terkoneksi untuk memecah debit air. “Kita akan mengurangi debit air dalam satu jalur, kita patahkan ke samping. Selama ada aset tanah milik Pemkot, akan kita buat kolam-kolam kecil yang saling terkoneksi,” kata Agustina.
Dari sisi pendanaan, Agustina menyatakan optimistis kemampuan fiskal daerah mencukupi, dengan catatan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan kebocoran ditekan. Ia menyoroti penataan pedagang kaki lima (PKL), retribusi kebersihan, serta pajak hotel dan restoran.
Ia juga menyebut rencana pemasangan sistem e-tax agar potensi pendapatan bisa terlihat lebih jelas. Agustina menilai peningkatan pendapatan daerah akan memperkuat upaya pengendalian banjir di wilayah timur.
Selain itu, Agustina menegaskan pengawasan tata ruang akan diperketat. Ia menyatakan tidak akan mengeluarkan izin pembangunan perumahan yang menyalahi rencana tata kota, karena menurutnya banyak titik banjir baru muncul di permukiman akibat jalur air yang tidak sesuai ketentuan.
Secara khusus, ia menyinggung penataan kawasan Jalan Gajah yang disebut sebagai jalur air vital. Agustina juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kebijakan pembongkaran lapak PKL yang dinilai menghambat aliran sungai di kawasan tersebut.
