KOLAKA UTARA — Sejumlah program di Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, disorot warga karena dinilai belum dikelola secara transparan. Sorotan itu mencakup program yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga pembangunan fasilitas desa.

Dira, aktivis sekaligus warga Desa Latali, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi diperlukan agar tidak memunculkan asumsi dan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menyebut, program desa seharusnya dijelaskan secara transparan kepada warga.

Menurut Dira, beberapa kegiatan yang menjadi perhatian antara lain penyewaan tambak oleh BUMDes untuk program ketahanan pangan tahun 2025, serta penyewaan kandang ayam yang juga dikelola melalui BUMDes. Ia menilai kedua program tersebut perlu penjelasan terbuka terkait perencanaan dan rincian penggunaannya.

Dira juga menyinggung program ketahanan pangan yang disebut-sebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp170 juta. Ia menilai, rincian penggunaan anggaran dan perencanaan kegiatan perlu disampaikan secara terbuka agar sesuai prinsip kewajaran dan akuntabilitas.

Selain itu, pembangunan balai atau gedung desa yang disebut menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah turut menjadi perhatian warga. Dira menyebut pembangunan tersebut hingga saat ini dikatakan belum rampung sepenuhnya.

Atas kondisi itu, Dira menyampaikan harapan agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penelusuran secara objektif dan profesional terhadap seluruh program desa, khususnya dalam tahun anggaran 2025, untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya klarifikasi terbuka agar tidak berkembang isu yang dapat merugikan berbagai pihak.

Sementara itu, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi Pemerintah Desa Latali untuk memperoleh penjelasan resmi terkait pelaksanaan sejumlah program yang disorot warga tersebut.