Jakarta — PT Agrinas Pangan Nusantara berencana menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk memberikan penjelasan langsung terkait rencana impor 105.000 unit mobil pickup dari India. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut langkah ini ditempuh untuk meredakan polemik sekaligus memastikan DPR memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan tersebut.
Joao mengatakan pertemuan itu penting agar DPR mendapatkan gambaran yang lebih seimbang mengenai latar belakang, tujuan, dan dampak impor pickup. Ia menilai selama ini informasi yang beredar berpotensi hanya berasal dari satu sisi sehingga memunculkan kesalahpahaman.
“Dokumen-dokumen yang kami miliki, termasuk kontrak impor yang telah disepakati, akan kami sampaikan secara transparan kepada Pak Dasco,” kata Joao di Yodya Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Menurutnya, penjelasan langsung diperlukan agar alasan di balik keputusan impor dapat dipahami secara menyeluruh.
Joao menegaskan Agrinas sebagai perusahaan BUMN akan mengikuti keputusan negara. Ia menyatakan kontrak impor yang telah ditandatangani tetap dijalankan, kecuali ada perintah resmi dari pemerintah dan DPR untuk menunda atau membatalkannya.
“Selama negara mendukung apa yang kami lakukan, kami akan terus melaksanakannya. Namun, jika negara dan DPR memutuskan bahwa kami harus menghentikan impor ini, kami akan patuh dengan segala konsekuensinya,” ujarnya.
Rencana impor tersebut sebelumnya menuai kritik, termasuk dari DPR RI. Sejumlah anggota dewan meminta pemerintah menunda impor dengan alasan dikhawatirkan merugikan industri otomotif dalam negeri dan berpotensi mengancam lapangan kerja.
Menanggapi hal itu, Joao menjelaskan impor dilakukan karena produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengadaan yang mendesak. Ia menyebut kapasitas produksi pickup lokal sekitar 70.000 unit per tahun. Jika Agrinas mengambil seluruh kuota, menurutnya, pasokan untuk kebutuhan industri logistik lain dapat terganggu.
Joao juga menyampaikan bahwa impor dimaksudkan untuk menjaga “harmonisasi pasar” dan memberi alternatif bagi konsumen. Ia menilai kehadiran produk impor dapat menyediakan pilihan kendaraan dengan harga yang lebih kompetitif dan sesuai kebutuhan.
Selain soal ketersediaan, Joao menyebut pickup yang akan diimpor memiliki spesifikasi yang mumpuni dengan harga yang lebih terjangkau dibanding produk sejenis di pasar. Ia mengklaim harga unit yang didatangkan sekitar setengah dari harga kompetitor. Joao menekankan pentingnya harga yang dinilai adil agar konsumen memperoleh nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan.
Dalam kesempatan yang sama, Joao membenarkan nilai total pengadaan 105.000 unit pickup mencapai Rp 24,66 triliun. Ia mengatakan pendanaan terkait program tersebut bersumber dari anggaran pembangunan koperasi desa (kopdes) merah putih sebesar Rp 3 miliar.
“Dari anggaran pembangunan sebesar Rp 3 miliar, setiap koperasi akan mendapatkan satu gedung, beserta isinya. Isinya termasuk satu truk, satu pickup, dan dua motor,” kata Joao. Ia menambahkan, strategi mencari harga dan barang yang dianggap berkualitas diperlukan agar anggaran dapat mencukupi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk upaya memotong rantai distribusi yang selama ini dinilai membebani petani.
Agrinas berharap penjelasan langsung kepada DPR dapat menjernihkan polemik dan membuka ruang dialog terkait pelaksanaan rencana impor pickup tersebut.
