Gedung DPRD Tulungagung diwarnai aksi damai sejumlah aktivis mahasiswa pada Kamis (23/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan transparansi anggaran serta menyoroti mekanisme mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai tidak profesional.

Ketua Umum PC PMII Tulungagung, Muhammad Ahsanur Rizqi, menyampaikan kegelisahan mahasiswa terkait kenaikan angka-angka dalam APBD yang menurut mereka masih belum terbuka. Ia menilai publik berhak mengetahui alasan dan peruntukan setiap kenaikan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Ahsanur Rizqi, upaya meminta penjelasan kerap tidak membuahkan hasil karena mereka menghadapi hambatan birokrasi, termasuk alasan keterbatasan wewenang dari pejabat yang menemui mereka.

Selain menuntut keterbukaan anggaran, Ahsanur Rizqi juga menyoroti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung. Ia menduga terjadi praktik bongkar-pasang jabatan yang tidak sehat, termasuk perpindahan pejabat antar-dinas tanpa latar belakang kompetensi yang jelas.

Ia mengkritik fenomena perpindahan pejabat, misalnya dari dinas pendidikan ke pertanian, yang disebutnya hanya berlandaskan syarat eselon tanpa mempertimbangkan kompetensi khusus. Ahsanur Rizqi meminta evaluasi segera agar tidak memunculkan dinamika jual-beli jabatan yang dikhawatirkan merusak tatanan birokrasi.