Puluhan warga Kabupaten Bener Meriah yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Genap Mupakat (RGM) menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Kamis (2/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di aula rapat DPRK itu disambut Ketua DPRK Bener Meriah, M. Saleh.
Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama terkait penanganan bencana yang dinilai belum maksimal. Mereka juga menekankan perlunya penguatan fungsi pengawasan DPRK serta transparansi sumber anggaran dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana.
Selain itu, peserta audiensi mempertanyakan realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sejak masa pencalonan hingga saat ini. Menurut mereka, perlu ada keterbukaan dan evaluasi terhadap janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Masalah infrastruktur turut menjadi sorotan. Warga mengeluhkan kondisi jalan lintas KKA hingga Darus yang disebut masih memprihatinkan, serta belum terealisasinya pembangunan Jembatan Wih Kanes di Kecamatan Mesidah. Mereka juga menyebut telah berinisiatif melakukan penggalangan dana secara swadaya untuk membantu perbaikan jalan.
“Apakah bapak-bapak sudah melihat langsung kondisi di lapangan?” kata Sutrisno, salah satu perwakilan Aliansi RGM, sembari menekankan pentingnya kehadiran langsung para pemangku kebijakan di wilayah terdampak.
Sutrisno mendesak DPRK memberikan jawaban konkret atas persoalan yang disampaikan. Ia juga menyatakan akan mengajukan mosi tidak percaya jika tidak ada kejelasan. Dalam kesempatan yang sama, ia mempertanyakan defisit anggaran sebesar Rp77 miliar serta menilai pelaksanaan visi dan misi kepala daerah belum optimal.
“Kita belum pulih. Mau atau tidak, dewan harus memperjuangkan ke provinsi dan pusat. Apa yang sudah dikerjakan?” ujarnya.
Perwakilan RGM lainnya, Adijan, juga mempertanyakan kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum mampu merealisasikan program sesuai visi dan misi. “Apakah tidak ada anggaran? Kami tidak menyalahkan, tetapi hanya mengingatkan,” katanya.
Sementara itu, Nasri Gayo menyoroti persoalan hunian sementara (huntara) di Pintu Rime Gayo yang dinilai justru menimbulkan persoalan baru bagi para korban bencana. Ia menilai DPRK kurang responsif dalam mengawasi pihak eksekutif dan vendor pelaksana.
Nasri juga mengungkap dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan, termasuk pembagian bantuan daging meugang yang disebut tidak sesuai dengan jumlah desa terdampak. Ia menilai DPRK terkesan baru bertindak setelah adanya aksi demonstrasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Bener Meriah M. Saleh mengatakan seluruh persoalan akan dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna. “Permasalahan ini akan kita sampaikan dalam sidang paripurna. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Ia menegaskan tujuan bersama bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan mencari solusi demi kemajuan daerah. “Harapan saya, rekan-rekan datang dengan kepala dingin, pulangnya juga dengan kepala dingin. Kita ingin Bener Meriah kembali seperti dahulu,” katanya.
