Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai polemik soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu lagi diperdebatkan. Ia meminta perhatian publik dialihkan pada transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Menurut Abdul Rivai, anggaran MBG telah diputuskan secara konstitusional oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Karena itu, pembahasan seharusnya tidak lagi berfokus pada ada atau tidaknya anggaran, melainkan pada pengawasan pemanfaatannya agar berjalan ketat, terbuka, dan bertanggung jawab.
Ia menilai penguatan sistem pengawasan publik, tata kelola keuangan, serta mekanisme akuntabilitas hingga tingkat dapur pelaksana menjadi kebutuhan mendesak, mengingat skala dan jangkauan program yang luas. Abdul Rivai menegaskan anggaran MBG merupakan dana publik yang harus dikelola secara terbuka dan hati-hati.
APPMBGI juga mengingatkan seluruh mitra dan pengelola dapur untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan program. Abdul Rivai menekankan bahwa MBG tidak boleh menjadi ruang kompromi bagi praktik yang tidak akuntabel, karena kepercayaan publik terhadap program bergantung pada keseriusan negara dan para pelaksana dalam menjaga tata kelola.
Lebih lanjut, ia menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Program ini dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan dan pelibatan pelaku usaha daerah.
Menurutnya, keberhasilan MBG berpotensi memperkuat kualitas modal manusia dan mendukung terciptanya bonus demografi yang berkualitas. Namun, manfaat tersebut dinilai hanya dapat terwujud jika pengelolaan anggaran dijalankan secara konsisten dan bersih.
Abdul Rivai menyatakan APPMBGI siap berperan aktif dalam menjaga tata kelola pelaksanaan MBG, sekaligus mendorong keterbukaan data penggunaan anggaran agar dapat diakses publik. Ia menegaskan kembali bahwa anggaran program sudah final dan tugas berikutnya adalah mengawal pelaksanaannya melalui transparansi dan akuntabilitas.
