Mandalika Hotel Association (MHA) mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan tata ruang di kawasan Kuta Mandalika. Desakan ini muncul karena infrastruktur dinilai masih rentan saat musim hujan, sehingga berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar internasional.
Ketua MHA Samsul Bahri menyatakan persoalan yang berulang membutuhkan solusi permanen dan segera. Menurutnya, sektor pariwisata sangat sensitif terhadap isu keselamatan dan aksesibilitas, sehingga gangguan citra dapat berdampak panjang pada pemulihan kepercayaan wisatawan.
“Pariwisata sangat sensitif terhadap isu keselamatan dan aksesibilitas. Sekali citra terganggu, proses pemulihannya tidak mudah dan membutuhkan waktu lama. Jika kejadian serupa terus berulang tanpa solusi permanen, maka dampaknya terhadap kepercayaan pasar internasional akan sangat nyata,” kata Samsul Bahri kepada NTBSatu, Rabu, 25 Februari 2026.
Samsul juga menyoroti percepatan pembangunan di area perbukitan Kuta yang diduga tidak disertai pengawasan teknis yang ketat. Ia menilai perubahan kontur tanah tanpa manajemen drainase serta konservasi yang disiplin telah memicu aliran lumpur ke area jalan dan lokasi usaha pariwisata di bagian hilir.
Ia menegaskan masalah tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan pola berulang yang dapat dianalisis secara hidrologis. Karena itu, ia meminta pemerintah lebih memberi perhatian pada daya dukung lingkungan.
“Pertanyaannya bukan pada pembangunan itu sendiri. Tetapi pada kontrol dan pengawasannya. Jika kajian lingkungan tidak ditegakkan secara disiplin, maka pelaku usaha di hilir yang akan menanggung dampaknya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Samsul menilai narasi tentang Quality & Sustainable Tourism yang selama ini dikampanyekan perlu berjalan seiring dengan praktik di lapangan, termasuk dalam penataan ruang dan pengelolaan drainase yang memadai.
