Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan tata ruang yang terencana dan terintegrasi agar tidak memicu konflik pertanahan. Penguatan tata ruang dinilai menjadi fondasi utama bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa sejumlah agenda strategis nasional—mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, hingga Program Pembangunan Tiga Juta Rumah—hanya dapat berjalan optimal apabila pengelolaan ruang dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan berkeadilan. Pernyataan itu disampaikan dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).
Dalam konteks ketahanan pangan, ATR/BPN menyatakan terus mengamankan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang. Saat ini, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di tingkat provinsi disebut telah mencapai sekitar 67,87 persen. Namun capaian tersebut masih belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Suyus menjelaskan, tantangan terbesar berada di tingkat kabupaten/kota. Ia menyebut baru sekitar 41,32 persen LBS yang terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan pembekuan sementara alih fungsi lahan pangan hingga penyesuaian RTRW daerah dapat diselesaikan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tata ruang harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur perlu merujuk pada arah dan batasan spasial yang telah ditetapkan.
Pertemuan lintas lembaga tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria; Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian; serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai.
