Sejumlah baliho tokoh partai politik yang diprediksi akan meramaikan bursa Pilpres 2024 mulai tersebar di berbagai daerah. Nama-nama seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar tampak muncul di ruang-ruang publik melalui baliho berukuran besar.
Pemasangan baliho selama ini kerap digunakan partai politik untuk mengenalkan figur kepada masyarakat. Media luar ruang tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Namun, di tengah pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik pada masa PPKM, efektivitas strategi ini dipertanyakan karena mobilitas warga turut dibatasi.
Sejumlah hasil survei juga menunjukkan elektabilitas tokoh yang gencar memasang baliho belum berada di jajaran teratas. Survei New Indonesia Research & Consulting mencatat elektabilitas Puan Maharani sebesar 1,4 persen di posisi 11, Airlangga Hartarto 1,3 persen di posisi 12, sementara Muhaimin Iskandar berada jauh di bawah tiga nama teratas: Ganjar Pranowo 20,5 persen, Prabowo Subianto 16,7 persen, dan Ridwan Kamil 16,1 persen.
Temuan serupa muncul dalam survei Indostrategic yang dilakukan pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021. Tiga posisi teratas ditempati Prabowo Subianto 17,5 persen, Anies Baswedan 17,0 persen, dan Ganjar Pranowo 8,1 persen. Dalam survei ini, Puan Maharani tercatat 0,6 persen di posisi 12, Muhaimin Iskandar 0,5 persen di posisi 14, dan Airlangga Hartarto 0,5 persen di posisi 15.
Sementara itu, survei LSI Denny JA pada 27 Mei hingga 4 Juni 2021 menempatkan Prabowo Subianto di posisi pertama dengan 23,5 persen, disusul Ganjar Pranowo 15,5 persen dan Anies Baswedan 13,8 persen. Airlangga Hartarto berada di urutan kelima dengan 5,3 persen, Puan Maharani urutan ketujuh dengan 2 persen, sedangkan Muhaimin Iskandar tidak tercatat dalam radar survei tersebut.
Rangkaian hasil tiga survei itu setidaknya menggambarkan bahwa maraknya baliho yang menghiasi sudut-sudut jalan belum berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas. Di sisi lain, pemasangan baliho di tengah pandemi Covid-19 memunculkan kritik dan berpotensi menjadi bumerang bagi tokoh yang bersangkutan.
Di media sosial, respons negatif bermunculan. Sejumlah pihak menilai pemasangan baliho bernuansa Pemilu 2024 pada situasi pandemi menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan, termasuk dampak ekonomi. Kritik juga muncul karena langkah tersebut dianggap kurang mencerminkan empati di tengah situasi serba sulit.
Dari sisi psikologi publik, baliho dapat dipahami sebagai perangkat simbol atau bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam konteks politik, baliho dipakai untuk membangun citra figur yang akan didorong dalam kontestasi Pilpres 2024.
Konsep ini antara lain dikaitkan dengan pandangan Jean Baudrillard yang menyebut simbol atau tanda sebagai simulacra politik. Ketika realitas dimanipulasi menjadi realitas simbolik, muncul apa yang disebut hiperrealitas. Namun dalam situasi pandemi, upaya pencitraan melalui baliho dinilai tidak selalu berhasil mempengaruhi psikologis publik dan justru memantik penolakan.
Strategi sosialisasi kandidat, pada akhirnya, dinilai perlu mempertimbangkan waktu dan momentum. Dalam kondisi ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi, pemasangan baliho dipandang sebagai langkah yang kurang tepat sehingga memicu kritik.
Publik diperkirakan akan terus menilai para kandidat hingga Pilpres 2024. Selain melalui medium komunikasi seperti baliho, kerja-kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk merespons persoalan yang dirasakan dinilai lebih menentukan. Pada akhirnya, pemilih akan mengevaluasi siapa tokoh yang dianggap layak memimpin Indonesia.
