Polemik di ruang digital mencuat setelah sebuah video berjudul “Jauhkan Istana dari Skandal Moral” yang disampaikan Amien Rais pada Mei 2026 mendadak tidak lagi tersedia di kanal YouTube resminya. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi perdebatan luas di media sosial, sekaligus memperlihatkan tarik-menarik narasi antara upaya penertiban konten dan respons publik di internet.
Dalam tulisan yang memotret kasus tersebut dari sudut psikologi sosial dan komunikasi politik, disebutkan bahwa pada 2 Mei 2026 publik dihebohkan oleh hilangnya video berdurasi sekitar delapan menit itu. Konten video menyinggung aspek moral serta kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai isi video mengandung unsur hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Atas dasar itu, Komdigi meminta agar konten tersebut dihapus dari peredaran.
Namun, langkah penghapusan justru disebut memicu dampak yang berlawanan. Alih-alih meredam perhatian, potongan-potongan video tersebut dilaporkan semakin banyak beredar di berbagai platform media sosial dan menjadi bahan diskusi yang memanas. Perdebatan itu juga dinilai membelah pandangan warganet ke dalam dua kubu yang saling berseberangan.
Tulisan tersebut mengaitkan situasi ini dengan fenomena yang dikenal sebagai “Efek Streisand”, yakni kondisi ketika upaya menyembunyikan atau menghapus informasi malah membuat informasi itu semakin menarik perhatian dan menyebar lebih luas. Dalam kerangka psikologi sosial, hal ini juga dikaitkan dengan reaktansi psikologis: dorongan untuk mempertahankan kebebasan mengakses informasi ketika seseorang merasa aksesnya dibatasi.
Menurut uraian dalam tulisan itu, pendekatan yang menitikberatkan pada pemblokiran atau penghapusan konten dinilai tidak selalu efektif di ruang digital, karena penyebaran informasi tidak bergantung pada satu sumber. Tindakan penghapusan dapat memunculkan rasa penasaran dan persepsi ketidakadilan pada sebagian publik, yang kemudian mendorong mereka mencari, mengakses, dan membagikan ulang materi yang dianggap dibatasi.
Selain itu, cara peristiwa dibingkai oleh masing-masing pihak juga disebut berpengaruh besar terhadap pembentukan opini. Komdigi, misalnya, digambarkan membingkai isi video sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap kepala negara yang merusak citra dan martabat pejabat tinggi. Pembingkaian semacam itu dinilai dapat menggeser fokus perdebatan dari substansi pernyataan ke persoalan etika, norma, dan aturan hukum.
Pembingkaian tersebut, menurut tulisan itu, memicu mekanisme kognitif yang berbeda pada tiap kelompok. Kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah cenderung menguatkan bias kelompok sendiri, sementara kelompok yang bersimpati pada pandangan Amien Rais dapat menafsirkan penghapusan sebagai indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan. Situasi ini disebut memperkuat bias konfirmasi dan membuat diskusi bergeser menjadi ajang pembenaran posisi masing-masing, bukan pencarian kebenaran bersama.
Kasus hilangnya video tersebut kemudian menjadi contoh bagaimana pengelolaan informasi di ruang digital dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan awal. Tulisan itu menekankan pentingnya memahami perilaku kolektif dan dinamika psikologis publik dalam merumuskan kebijakan penanganan konten di internet.
