Banjir bandang yang melanda Sumatera Barat dan sejumlah wilayah di Sumatra sejak akhir November 2025 menimbulkan dampak kemanusiaan besar. Berdasarkan pembaruan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 Desember 2025, korban meninggal tercatat 916 jiwa, 274 orang masih hilang, dan lebih dari 4.200 orang mengalami luka-luka. Daerah seperti Padang, Agam, dan Tanah Datar disebut menjadi wilayah yang paling parah terdampak, dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian.
Pemerintah pusat menekankan faktor cuaca sebagai pemicu utama, yakni curah hujan ekstrem yang dikaitkan dengan siklon tropis Senyar. Hujan dilaporkan mencapai 300–500 mm dalam waktu singkat. Namun, pembahasan mengenai penyebab bencana tidak berhenti pada aspek meteorologi. Sejumlah pihak menyoroti kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS), sebagai faktor yang memperburuk risiko banjir dan longsor.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan deforestasi di Sumatera Barat mencapai 5.705 hektare pada periode 2024 hingga September 2025. Angka itu meningkat tajam dibanding periode 2019–2020 yang tercatat 774 hektare. Di tingkat regional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1,4 juta hektare sepanjang 2016–2025, yang dikaitkan dengan ekspansi perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), serta pertambangan emas ilegal (PETI).
Dalam konteks ini, hilangnya tutupan hutan dinilai mengurangi kemampuan lanskap menyerap air hujan secara alami. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air lebih cepat mengalir ke sungai, sementara kapasitas tampung dan kondisi aliran tidak selalu memadai. Situasi tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya banjir bandang dan longsor.
Isu deforestasi juga disorot melalui data Global Forest Watch yang menyebut Indonesia kehilangan 11 juta hektare hutan primer basah sejak 2002 hingga 2024, dengan Sumatra disebut sebagai salah satu wilayah yang rentan. Data ini kerap digunakan untuk memperkuat argumen bahwa perubahan tutupan lahan dapat memperbesar dampak kejadian cuaca ekstrem.
Perdebatan mengenai akar masalah banjir turut bersinggungan dengan arah kebijakan ekonomi, terutama terkait komoditas kelapa sawit. Pada awal 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan, “Tidak usah takut deforestasi, kelapa sawit juga pohon yang punya daun,” saat mendorong perluasan lahan sawit untuk meningkatkan produksi. Pernyataan ini memicu kritik karena dianggap menyamakan perkebunan sawit monokultur dengan hutan alam yang memiliki fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati lebih kompleks.
Di sisi lain, industri sawit disebut memiliki kontribusi ekonomi besar. Ekspor minyak sawit hingga September 2025 dilaporkan mencapai 25 juta ton, naik 13,4% dari tahun sebelumnya, dengan nilai USD 22,86 miliar bagi neraca perdagangan. Sawit juga disebut menopang sekitar 40% pasar minyak nabati global dan memberi efek berganda pada sektor perdagangan serta transportasi. Namun, kritik yang muncul menekankan bahwa persoalan bukan semata ada atau tidaknya sawit, melainkan praktik perluasan lahan yang dinilai kerap melanggar zonasi lingkungan serta minim upaya pemulihan kawasan hutan.
Di tengah besarnya dampak bencana, muncul pula pertanyaan mengenai penetapan status bencana nasional. Pemerintah belum menetapkan status tersebut dengan alasan penanganan dinilai masih dapat dilakukan pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan penanganan berjalan lancar tanpa status bencana nasional karena anggaran dianggap cukup dan koordinasi dinilai baik. Namun, penilaian publik mempertanyakan keputusan ini, terutama karena besarnya korban dan luasnya dampak yang dirasakan sejumlah daerah.
BMKG disebut telah memberikan peringatan sejak 17 November, tetapi kritik muncul terkait kesiapan dan kecepatan langkah evakuasi dini. Selain itu, bencana ini juga menyoroti perilaku sebagian elite politik. Salah satu contoh yang menuai sorotan adalah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berangkat umroh pada 2 Desember 2025 tanpa izin resmi dari gubernur di tengah situasi banjir. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan kemarahan, sementara Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi tidak ada cuti yang disetujui. Partai Gerindra kemudian mencopot Mirwan dari jabatan ketua DPC partai.
Dampak banjir tidak hanya terbatas pada korban jiwa. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lahan pertanian dilaporkan mencapai triliunan rupiah dan memperlambat pemulihan daerah terdampak. Ribuan hektare sawah rusak, yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan lokal dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pedesaan. Dampak sosial juga muncul, termasuk terganggunya akses pendidikan akibat kerusakan sekolah serta meningkatnya risiko penyakit menular seperti leptospirosis karena genangan air.
Berbagai pihak mendorong langkah pencegahan dan pemulihan yang lebih terukur. Usulan yang mengemuka mencakup moratorium izin tambang dan sawit di hulu DAS, restorasi hutan, serta peningkatan transparansi kebijakan. Penguatan sistem peringatan dini dan edukasi publik mengenai pelestarian lingkungan juga dinilai penting untuk menekan risiko bencana serupa di masa mendatang.
Tragedi banjir bandang di Sumatra menjadi pengingat bahwa bencana sering kali dipengaruhi kombinasi faktor alam dan perubahan lingkungan. Di tengah kebutuhan pembangunan dan dorongan ekonomi, perdebatan mengenai tata kelola sumber daya alam kembali menguat, terutama terkait bagaimana memastikan pertumbuhan tidak mengorbankan keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat di wilayah rawan bencana.
