Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Menu Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan. Evaluasi ini mencakup kemasan makanan, komposisi menu, transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG), hingga efektivitas distribusi.
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi daring yang melibatkan seluruh mitra pelaksana program dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 24 Februari 2026. Rapat itu digelar untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, mencari solusi, serta memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan menyediakan makanan bergizi yang terjangkau dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan MBG Ramadan tidak hanya memenuhi kebutuhan kalori, tetapi juga memberikan nutrisi optimal sesuai standar gizi. Ia juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran. “Evaluasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap program ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Salah satu fokus evaluasi adalah kualitas kemasan. BGN meminta mitra pelaksana tidak lagi menggunakan kantong plastik sederhana yang dinilai kurang mampu menjaga kualitas makanan. Dadan menginstruksikan penggunaan wadah yang lebih higienis, tahan lama, dan dapat melindungi makanan dari kontaminasi selama distribusi. Menurutnya, kemasan juga mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan keamanan pangan, sekaligus memastikan penerima manfaat merasa dihargai.
Komposisi menu turut menjadi perhatian. Dadan menyoroti potensi ketidaksesuaian antara bahan pangan yang digunakan dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Ia mencontohkan kemungkinan penggantian kacang sebagai sumber protein dengan telur. Menurutnya, telur dinilai memiliki nilai gizi setara atau lebih baik, lebih terjangkau, serta lebih mudah diterima masyarakat.
Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Dadan meminta setiap SPPG menyusun penjelasan rinci mengenai AKG dan harga masing-masing bahan pangan dalam setiap menu. Informasi tersebut diminta dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami kandungan gizi dan biaya yang terkait dengan setiap porsi makanan.
Dadan juga menjelaskan patokan pagu harga bahan baku, yakni Rp 8.000 per porsi untuk balita hingga siswa SD kelas 3, serta Rp 10.000 per porsi untuk kelompok lainnya. Namun, ia menekankan patokan ini dapat berbeda bergantung indeks kemahalan daerah dan bersifat at cost, atau sesuai biaya yang dikeluarkan. Perbedaan tersebut diminta dijelaskan secara terbuka untuk mencegah kebingungan di masyarakat.
Dalam aspek keamanan pangan, BGN meminta setiap SPPG mulai menyediakan peralatan vakum (vacuum sealer) untuk pengemasan kedap udara. Peralatan ini dinilai dapat membantu menjaga makanan lebih awet, higienis, dan tetap layak konsumsi selama proses distribusi.
Dadan menegaskan keamanan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan mitra pelaksana agar tidak memaksakan penggunaan bahan baku yang kondisinya kurang baik. Jika ditemukan bahan yang tidak layak, distribusi diminta ditunda dan bahan diganti pada hari berikutnya. Menurutnya, prinsip pelaksanaan program harus memastikan makanan aman, bergizi, dan tetap sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Melalui evaluasi ini, BGN menyatakan berupaya memperkuat kualitas pelaksanaan MBG Ramadan, mulai dari standar kemasan, penyesuaian menu, keterbukaan informasi gizi dan biaya, hingga penguatan pengemasan untuk keamanan pangan.
